Eks Pelaut Indonesia Datangi Kantor KPI Pusat Menyampaikan Tiga Tuntutan

21 June 2020 11:02
Eks Pelaut Indonesia Datangi Kantor KPI Pusat Menyampaikan Tiga Tuntutan
Sejumlah pelaut senior Indonesia datangi kantor PP KPI Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat. (radarkotanew.com)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Sejumlah pelaut senior dipimpin Tony Pangaribuan datangi kantor Pengurus Pusat (PP) Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2020).

Mereka datang adanya informasi di media sosial (medsos) facebook (FB) tanggal 3 Juni 2020 oleh Pihak KPI tentang dilaporkannya nama Tony Pangaribuan, Hasiloan Siregar dan Teddy Syamsuri dan kawan-kawan yang telah mencemarkan nama baik KPI dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat.

Tidak ada yang menerima massa, sehingga para eks Pelaut Indonesia membcakan aspirasi oleh Andi Muslih, menyamapikan mengingat bahwa negara perlu hadir serta pemerintah terkait melalui pejabat Direktur Jenderal (Ditjen) Hubungan Laut (Hubla) dan pejabat Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK).

“Masing-masing selaku Pembina KPI eks office dan yang berkompeten untuk kepentingan pembenahan organisasi KPI. Dan melalui pejabat aparatur Kepolisian selaku pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat pada posisi sebagai yang berwajib dalam memfasilitasi kedatangan Pelaut KPl ke Kantor KPI Pusat untuk bisa bersilaturahmi dengan menemui PP KPI sebagai sesama warga negara dan sesama anak bangsa, yang sama-sama memiliki kedudukan hukum yang sama di Republik Indonesia yang tercinta ini,” papar Muslih.

Ia mengatakan, uasana kebathinan dalam rangka mengemban misi penyelamatan yang didorongkan oleh panggilan atas kewajiban dan tanggungjawab moral, serta yang dilatarbelakangi oleh itikad baik agar organisasi KPI kembali pada khittahnya sebagai Serikat Pekerja Pelaut Indonesia (SPPI) yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab, yang mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pelaut dan keluarganya.

“Organisasi KPI dibentuk dari, oleh dan untuk peiaut yang merupakan pemegang kedaulatan yang sah dan hakiki, serta dibekali atas kehendak bebas untuk berkumpul dan berserikat tanpa ada tekanan atau campur tangan pengusaha seperti manning agent, pemerintah, partai politik, dan pihak manapun untuk ikut serta memutuskan frase pelaut bukan anggota lagi sebagai pelanggaran hak asasi. Terkecuali pelaut itu sendiri meminta berhenti secara tertulis, sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja I Serikat Buruh.,” kata Muslih

Menurut dia, perlunya regenerasi ditubuh organisasi KPI sebagai suatu keniscayaan dan guna memenuhi tuntutan perkembangan jaman, yang didukung oleh akhlak mulia serta bentuk reformasi mental yang kredibel, agar terciptanya PP KPI yang bersih, jujur, transparan, akuntabel, berintegritas dan professional, untuk mengarah pada masa depan kehidupan pelaut Indonesia yang lebih baik, terangkat harkat, derajat dan martabatnya, serta yang maju, adil dan sejahtera dalam wadah perserikatannya di organisasi KPI.

“Lebih dahulu dilalui dengan masa transisi yang disusun secara bersama dengan kesepakatan bersama dalam susunan kepengurusan caretaker sebelum melangkah ke agenda untuk terselenggaranya forum demokrasi yang akan memilih secara demokratis kepengurusan organisasi KPI secara defenitif dikemudian,” tutur Muslih.

Dirinya menyebutkan, tanpa mengurangi rasa hormat atas kinerja PP KPI selama 19 tahun sejak tahun 2001 hingga tahun 2020 sekarang ini, namun dalam perasaan dari lubuk hati terdalam pelaut Indonesia, telah merasakan betapa kerusakan organisasi KPI yang terstruktur, sistematis, dan massif yang diperbuat oleh PP KPI sepanjang berkuasa yang unlimited itu terjadi.

“Dengan kerendahan hati dan segala hormat, kiranya tak patut lagi PP KPI dipertahankan, tak layak dibiarkan, dan tidak wajar untuk tidak segera disudahi kekuasaan PP KPI yang tidak amanah tersebut,” sebut Muhlis.

Lanjut Muslih, ijinkan Pelaut KPI dengan memanjatkan do’a dan ridha Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini menyampaikan aspirasi:

1. Demi kelangsungan hidup organisasi KPI dan kembali mendapat kepercayaan dari pelaut Indonesia, maka kepengurusan organisasi KPI diharapkan dibekukan.

2. Demi ketertiban dan keamanan kantor organisasi KPI guna menyalurkan kehendak pelaut Indonesia, maka kantor KPI Pusat diharapkan untuk dilakukan penyegelan dan dipasang police-line.

3. Demi memenuhi kepentingan berikutnya sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan dikehendaki oleh pelaut Indonesia, maka saran, arahan dan petunjuk baik dari yang berkompeten maupun yang berwajib, sangat diperlukan agar penyelamatan organisasi KPI bisa terwujud untuk memenuhi hak dan kepentingan pelaut lndonesia.

Demikian disampaikan dan atau dibacakan aspirasi Pelaut KPI untuk periksa dan kiranya menjadi bahan pertimbangan, baik untuk yang berkompeten maupun yang berwajib. Maka atas perhatian, perkenan dan tindaklanjutnya, diucapkan terima kasih. Pelaut KPI akan senantiasa kooperatif. Jakarta, 19 Juni 2020. (Irvan/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya