Mahasiswa FISIP Tolak Kenaikan UKT di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Malang

19 June 2020 14:12
Mahasiswa FISIP Tolak Kenaikan UKT di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Malang
Mahasiswa FISIP UB Malang menolak kenaikan UKT depan Gedung Rektorat Jalan Veteran, Kota Malang, Jatim. (Adhitya/Trans89.com)
.

MALANG, TRANS89.COM – Sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) Malang menolak kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).

Aksi mahasiswa FISIP UB dipimpin Ragil Ramadhan melakukan longmarch dari Gedung FISUP-Bundaran UB-pintu gerbang hingga ke depan Gedung Rektorat Jalan Veteran, Kota Malang, Jawa Timur (Jatim), Kamis (18/6/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan pamflet bertuliskan, UKT jadi PPT, corona membunuhmu UKT mahal #UBPELIT, #UB jahat, #Pak Nuhfil Sehat? #Amarah Brawijaya #Bayar buat apa? #Yang miskin putar balik, #UKT jadi PPT.

Orasi Ragil Ramadhan mengatakan, kita sudah melakukan audiensi dengan Rektor UB, namun hasil audiensi tidak sesuai dengan ekspetasi.

“Kami sudah mengundang Rektorat untuk diskusi, namun tidak ada satupun pejabat dari Rektorat menemui mahasiswa dan memilih bertemu dengan tamu lain,” kata Ragil.

Menurut dia, kami hanya meminta solusi namun Rektorat selalu menghindar, kami ajukan surat keterbukaan informasi publik kepada Rektorat agar mau memberikan rincian potongan UKT.

“Kita ingin tahu kenapa Rektorat selalu menolak memberikan catatan potongan UKP kepada mahasiswanya. Apa potongan kegiatan benar-benar digunakan untuk kegiatan perkuliahan atau untuk keperluan lain yang tidak penting,” tutur Ragil.

Ia menyebutkan, Rektorat selalu beralasan harus diajukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), padahal Rektorat harus membantu mahasiswanya.

“Kita tidak ingin mendengar oknum yang menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan mahasiswa,” sebut Ragil.

Wakil Rektor (Warek) III UB, Prof Abdul Hakim menemui massa aksi menyampaikan sudah ada kajian dari mahasiswa yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

“Kajian-kajian mereka adalah hasil membandingkan dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang lain, baik itu PTN Badan Hukum BH maupun yang statusnya Badan Layanan Umum (BLU),” papar Hakim.

Dirinya menjelaskan, hasil kajian kami sampaikan kepada Rektor dan tidak distribusikan ke siapapun.

“Pak Rektor memerintahkan Warek II dan jajarannya untuk menindaklanjuti hasil kajian dari Warek III bersama staf ahli serta jajarannya yang menindaklanjuti hasil kajian dari PM dan jajarannya,” jelas Hakim.

Hakim mengemukakan, Surat Edaran (SE) Rektor tentang pembebasan penurunan UKT, apakah dari pasca sudah membaca surat edaran tersebut, dimana sekitar 9.700 mahasiswa tidak bayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), karena dibayar oleh negara dengan biaya APBN dan non APBN.

“Ada sekitar 2.424 mahasiswa tidak perlu bayar SPP dan sudah ditanggung oleh negara. Sekitar 100 mahasiswa tidak perlu bayar UKT dan kami yang akan membayar lewat dan yayasan UB dan 200 mahasiswa yang masih dalam proses,” ujar Hakim.

Lanjut Hakim, kami berkomitmen tidak ada satu pun mahasiswa yang drop out (DO) gara-gara UKT.

“Ada yang bayar SPP Rp500.000 persemester sekitar 6.000 orang. Bandingkan dengan perguruan tinggi lainnya pasti sudah dikeluarkan,” tambahnya. (Adhitya/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya