Tim Pansus DPRD Sesalkan Dana Covid-19 Belum Tersalurkan ke Dinsos Pasangkayu

18 June 2020 17:55
Tim Pansus DPRD Sesalkan Dana Covid-19 Belum Tersalurkan ke Dinsos Pasangkayu
Pansus Covid-19, DPRD kembali menggelar rapat membahas agenda penanganan anggaran Covid-19 Kabupaten Pasangkayu berlangsung di ruang aspirasi gedung DPRD Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Andi Safrin Mahyudin/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM –Terkesan tidak seriuS menangani kasus Covid-19 dilapangan, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pasangkayu kembali menggelar rapat Pansus Covid-19 dengan istansi terkait.

Pansus tersebut Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa (PMD) dan PT Pos Indonesia Cabang Pasangkayu dengan agenda pembahasan terkait pencegahan penanganan pandemi corona dan pemulihan ekonomi Kabupaten Pasangkayu.

Rapat dipimpin Ketua Pansus DPRD Pasangkayu Herman Yunus berlangsung di ruang aspirasi gedung DPRD Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (18/6/2020).

“Pansus DPRD kembali mengundang istansi terkait untuk rapat, karena progres penanganan covid-19 di lapangan terkesan tidak serius. Saya juga bingung melihat fakta-fakta sampai hari ini. Kita ini masuk new normal, berusaha menjadi normal, atau dipaksakan normal,” kata Herman dengan nada bertanya.

Menurut dia, Pansus juga mempertanyakan sejumlah soal data penerima bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan klangsung tunai (BLT) yang diduga banyak yang tidak tepat sasaran.

“Dua pekan terakhir ini banyak laporan dari beberapa kepala desa soal pemotongan anggaran bantuan,” tutur Herman.

Ia menyebutkan, termasuk aanggaran yang didistribusikan ke Dinsos dari total Rp36 miliar.

“Anggaran itu untuk penanganan covid-19 dari Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pasangkayu,” sebut Herman yang ditujukan dinas terkait yang hadir.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Pansus Musawir Aziz Isham pertanyakan soal dana perjalanan dinas instansi Dinsos.

“Kita hanya ingin diperjelas, perjalanan dinas tersebut tersinkroniasi dalam daerah atau tidak. Karena perjalanan dalam daerah yang dimaksud tersebut tidak termasuk (penanganan) covid. Tapi bisa ditafsirkan sebagai pemantauan. Semestinya ini include (baca inklud) dengan anggaran covid,” papar Muzawir yang juga Ketua Demokrat Pasangkayu ini.

Anggota DPRD Pasangkayu empat periode ini sangat meyayangkan setelah mendengar uraian Kepala Dinas (Kadis) Sosial Pasangkayu, Jamal, sebab sampai sekarang dinas tersebut belum dapat anggaran covid dari tim gugus.

“Ini sangat disayangkan kenapa bisa terjadi. Kami berharap, seharusnya anggaran benar-benar sudah didistribusikan ke dinas yang memang berkompeten soal itu,” sesal Musawir.

Kadis Sosial Pasangkayu, Jamal menjelaskan kalau dinas hanya menerima data dari desa dan dikirim langsung ke Kementerian Sosial (Kemensos). Anehnya, lain yang dikirim lain pula yang turun.

“Juga yang menjadi masalah kami saat ini seperti yang terjadi di Kecamatan Pasangkayu mendapat penambahan kuota, sehingga membuat kecamatan lain akan berkurang,” aku Jamal sebab data tidak sesuai yang diusulkan ke pusat.

Jamal mengungkapkan, bahwa dapur umum yang berada di 2 perbatasan wilayah kabupaten yakni, Sarjo dan Benggaulu masih menggunakan donasi dan pemotongan SPPD serta dana pasca bencana.

“Kami sudah meminta dana ke tim covid, tapi hanya mendapatkan jawaban, kosong. Bahkan hanya sebatas janji setelah berulang kali rapat. Dana itu ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kami hanya penonton,” ungkap Jamal.

Sementara Kepala cabang kantor Pos Pasangkayu, Suardi, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi ke masing-masing desa, dan ada warga terdaftar penerima bantuan namun tidak dapat surat panggilan.

“Begitupun yang terdaftar penerima yang tidak layak, itu akan dialihkan. Tapi itu butuh proses,” singkat Suardi. (Ndi)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya