Rapat Piminan DPRD Pinrang, AJB: Komisi IV Selaku Mitra Dinkes Minta Penjelasan Anggaran Covid-19

06 June 2020 01:22
Rapat Piminan DPRD Pinrang, AJB: Komisi IV Selaku Mitra Dinkes Minta Penjelasan Anggaran Covid-19
DPRD Kabupaten Pinrang Rapim bahas beberapa agenda berlangsung dilantai II gedung DPRD, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kabupaten Pinrang, Sulsel. (Humas DPRD Pinrang)
.

PINRANG, TRANS89.COM – DPRD Kabupaten Pinrang menggelar rapat pimpinan (rapim) bahas beberapa agenda termasuk kegiatan reses yang sudah memasuki triwulan kedua, pemangkasan anggaran perjalanan dinas Anggota DPRD sekitar Rp4 miliar dan anggaran Covid-19 yang pernah disetujui DPRD beberapa waktu lalu sebesar Rp7 milliar.

Walaupun rapat dilaksanakan seperti biasa, namun tetap mengikuti protokol kesehatan, para peserta rapat harus memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan sebelum masuk ruangan dilantai II gedung DPRD, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (5/6/2020).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Pinrang, Muhtadin didampingi Wakil Ketua Syamsuri dan Ahmad Jaya Baramuli dihadiri unsur pimpinan dari masing-masing Fraksi, Komisi dan alat kelengkapan DPRD (AKD) lainnya, serta Sekwan Pinrang, Cendera Yasin.

Muhtadin mengatakan, rapat pimpinan ini untuk membicarakan beberapa kegiatan DPRD Pinrang yang telah disusun sebelumnya, namun tertunda akibat adanya pandemi Covid-19, termasuk kegiatan reses Anggota DPRD Pinrang yang sudah memasuki triwulan kedua.

“Walaupun kita rapat seperti biasa, akan tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan seperti pakai masker, tetap jaga jarak dan cuci tangan sebelum masuk ruangan,” kata Muhatdi Legistor Partai Demokrat ini melalui rilis Humas DPRD Pinrang.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Pinrang, Alimuddin Budung mengusulkan supaya format reses dirubah dari mengumpulkan orang untuk menjaring aspirasi dengan melakukan secara door to door.

“Sat kita melakukannya, kita juga membagikan sembako kepada konstituen khususnya bagi warga yang kurang mampu,” ujar Alimuddin.

Senada Usman Bengawan, menjelaskan pengalihan anggaran reses ini sudah ada daerah lain yang melakukannya.

“Asalkan kita tidak keluar dari esensinya yakni menjaring aspirasi di masyarakat,” jelas Usman.

Sementara itu Syamsuri mengingatkan bahwa jika ingin melakukan perubahan mekanisme reses terlebih dahulu regulasinya harus dirubah jangan sampai menjadi pelanggaran.

Wakil Ketua DPRD Pinrang, Ahmad Jaya Baramuli (AJB) mengingatkan fungsi pengawasan DPRD Pinrang saat masa wabah covid-19 masih kurang, sehingga dirinya menganjurkan supaya fungsi pengawasan itu digenjot.

“Saya kira Komisi IV selaku mitra Dinas Kesehatan (Dinkes) perlu mengundangnya untuk meminta penjelasan terkait anggaran Covid-19 yang pernah disetujui beberapa waktu lalu,” sebut Jaya Legislator Partai Berkarya ini. (Jamro/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya