Pengunjuk Rasa Desak Jalankan Instruksi Bupati Halmahera Tengah, Edi: Saya Berkewajiban Mencegah Penyebaran Covid-19

03 June 2020 03:10
Pengunjuk Rasa Desak Jalankan Instruksi Bupati Halmahera Tengah, Edi: Saya Berkewajiban Mencegah Penyebaran Covid-19
Unjuk rasa yang tergabung dalam Rakyat Bantu Rakyat di Posko Terpadu Pangawasan Covid-19 Halmahera Tengah di Desa Wedana, Kecamatan Weda, Kabupaten Halteng, Malut. (Aripin/Trans89.com)
.

HALMAHERA TENGAH, TRANS89.COM – Unjuk rasa yang tergabung dalam Rakyat Bantu Rakyat (RBR) dipimpin Habib Faruq di Posko Terpadu Pangawasan Covid-19 Halmahera Tengah (Halteng) di Desa Wedana, Kecamatan Weda, Kabupaten Halteng, Maluku Utara (Malut), Senin (1/6/2020).

Tuntutan massa aksi, Habib Faruq mengatakan, oknum aparat sipil negara (ASN) pandang enteng Instruksi Bupati dan Wakil Bupati, selain itu terdapat kebijakan Pemda Kabupaten Halteng merugikan Organda, berikan dispensasi pada supir, tidak perlu rapid tes hanya SKD, dan segera fungsikan tempat karantina.

“Menindaklanjuti Intruksi Bupati Nomor 35 tentang penutupan akses masuk Halteng dengan mengembalikan ke daerah asal ke 24 ASN yang menabrak Instruksi Bupati yang memaksakan diri masuk ke wilayah Weda pada tanggal 31 Mei 2020,” kata Faruq.

Ia meminta transparansi anggaran Covid-19 yang di alokasikan Pemerintah daerah (Pemda) Halteng, dan apabila dalam 1×24 jam tidak mengembalikan 24 ASN yang melanggar Instruksi Bupati, maka kami minta maaf untuk tutup total akses jalan.

“Kembalikan ASN yang melanggar Instruksi Bupati Nomor 35/UM/2020, kebijakan tajam ke rakyat dan kebijakan manjakan ASN,” tegas Faruq.

Adapun nama-nama ASN yang di kembalikan ke Tidore oleh Sekda dan Bupati Halteng ke kampungnya, yakni Siti Halimah Albar, Arahman, Ilham Hasan, Siti Sarahmudar, Abdul Mutalib Malagapi, Saleh Abdulah, Hakim Abas, Yunus Ahmad, Ilyas Alhadat, Rusli Djamaludin, Sofyan Husain, Abdul Haris Yunus, Umasuri Halik, Burhan Hasim, Ilyas Datuk, Sitna Umar, Amina Abdulah, Sarifudin Sarif, Syahrir, Samsul, Sahdalia, Marsusan Marsaoly, Julaiha Peropa, Al Fikri Marsaoly, Nurhayati Hasim, Kadir Abdulrahman, dan ke 26 orang ASN tersebut dari Tidore.

Tidak lama kemudian, Sekda Kabupaten Halteng Yanto M Asri tiba menemui massa aksi, menyampaikan hal ini terjadi karena kesalahannya secara pribadi.

“Saya meminta maaf dengan memberikan kebijakan yang salah. Saya tidak membela diri atau cari dukungan dari Bupati Halteng,” papar Sekda Yanto.

Menurut dia, mereka (ASN) datang ke Halteng harus melaksanakan rapid test dengan hasil negatif reaktif. Dan para ASN yang masuk ke Halteng di instruksikan atas perintah dari Bupati Halteng melalui Sekda Kabupaten Halteng, dan sudah di kembalikan ke kampungnya masing-masing di Tidore.

“Saya secara pribadi sudah menelepon kepara ASN Halteng yang berada di Tidore supaya tidak memasuki wilayah Kabupaten Halmahera Tengah sampai tanggal yang telah di tentukan. Rapid test yang berada di Dias Kesehatan (Dinkes) Halteng masih ada 100 buah dan dianggarkan buat masyarakat yang kurang mampu,” tutur Yanto.

Massa kemudian menuntut agar didatangkan Bupati Halteng memberikan penjelasan. Dan tak lama kemudian, Bupati Halteng Edi Langkara dan Wakil Bupati Abdurahim Odeyani tiba menemui massa aksi.

“Saya berkewajiban untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Halteng. Soal karantina, Pemda sudah membangun untuk tempat karantina. Terkait ASN, sudah jelas instruksi saya suruh kembali ke kampungnya ke Tidore uutuk batas waktu yang sudah di tentukan. Untuk Organda, harus di tentukan batas pengantaran penumpang sampai batas yang telah di sepakati,” urai Bupati Edi. (Aripin/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya