PWI Pusat Dorong Dewan Pers Proses Secara Hukum Pembuat Sertifikat UKW Palsu

02 June 2020 22:25
PWI Pusat Dorong Dewan Pers Proses Secara Hukum Pembuat Sertifikat UKW Palsu
Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari (Batik Hijau) bersama jajaran pengurus lainnya usai rapat pleno Pengurus PWI Pusat, di Kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Lantai 4, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (Humas PWI Pusat)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong Dewan Pers agar segera memproses secara hukum serta memidanakan pelaku pemalsuan sertifikat Uji Kompentensi Wartawan (UKW) beberapa waktu lalu yang mencatut nama Ketua Umum dan Sekjen PWI Pusat, serta mantan Ketua Dewan Pers, Stenly Adi Prasetyo.

Melalui siaran pers Humas PWI Pusat di terima Redaksi, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari mengatakan, perbuatan pemalsuan sertifikat UKW ini merupakan tindak pidana, hal ini tidak boleh didiamkan.

“Dewan Pers sebagai lembaga yang sah secara hukum mengeluarkan sertifikat UKW bagi wartawan diharapkan memproses secara hukum perbuatan ini,” kata Atal didampingi Sekjen PWI Pusat, Mirza Zulhadi usai rapat pleno Pengurus PWI Pusat, di Kantor PWI Pusat,¬†Gedung Dewan Pers, Lantai 4, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2020).

Dalam sertifikat itu, menurut Atal, sangat jelas terlihat palsunya, seperti tertera yang bertanda tangan Ketua Dewan Pers Adi Prasetyo, padahal sejak 21 Mei 2019 Ketua Dewan Persnya sudah Prof M Nuh, jadi bukan Adi Prasetyo lagi.

“Kami juga tidak pernah menandatangani sertifikat yang dimaksud,” tutur Atal S Depari.

Atal menjelaskan, hingga saat ini, baik PWI Pusat dan PWI Daerah, belum dan tidak pernah menyelenggarakan UKW secara virtual.

“Pasalnya, materi uji UKW ini belum memungkinkan untuk dilakukan secara virtual atau online,” jelasnya.

Ia mengimbau juga kepada seluruh wartawan serta lembaga-lembaga mitra PWI, baik pusat dan daerah, jika mendapatkan adanya Informasi terkait UKW secara virtual, yang mengatasnamakan PWI, sebaiknya dikonfirmasi dulu ke Pengurus PWI Pusat atau PWI Daerah.

“Selain PWI Pusat dan Daerah, bisa juga di konfirmasi kepada lembaga penguji lainnya,” terang Atal.

Sementara itu, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya mengaku mendukung langkah PWI yang disebut dalam kasus sertifikat UKW Palsu.

“Kami juga sudah mempelajari sertifikat UKW palsu tersebut, bahkan kami juga sudah mengklarifikasi ke mantan Ketua Dewan Pers Adi Prasetyo dan Pak Adi tidak pernah menandatangani sertifikat UKW palsu tersebut,” tegas Agung.

Agung mengungkapkan, Dewan Pers juga sudah megeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers M Nuh, dengan nomor 02/SE-DP/V/2020, tentang UKW online itu adalah kegiatan ilegal.

“Hingga saat ini belum ada payung hukum tentang UKW online. Dewan Pers juga menegaskan, sesuai kesepakatan Dewan Pers dengan konstituennya yang telah ditetapkan dalam peraturan Dewan Pers nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang standar kompetensi wartawan bahwa UKW dilakukan secara langsung tatap muka dengan penguji dan wartawan sebagai peserta uji,” ungkap Agung. (Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya