Suket Berbadan Sehat di Gratiskan di Mamasa, Hajai: Kades dan Lurah Diharapkan Selektif

30 May 2020 02:24
Suket Berbadan Sehat di Gratiskan di Mamasa, Hajai: Kades dan Lurah Diharapkan Selektif
Kadis Kesehatan sekaligus Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Mamasa, dr Hajai S Tanga disela-sela kegiatan di Sekretariat Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mamasa, Sulbar, beberapa waktu lalu. (Andi Waris Tala/Trans89.com)
.

MAMASA, TRANS89.COM – Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Tim Gugus Tugas Covid-19 KabupatenPemkab Mamasa melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), menggratiskan pengurusan surat keterangan (Suket) berbadan sehat bagi warga Kabupaten Mamasa yang hendak bepergian keluar Kabupaten Mamasa.

Pengurusan Suket secara gratis disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan sekaligus Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Mamasa, dr Hajai S Tanga.
“Pengurusan Suket secara gratis ini dimaksudkan agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya administrasi Suket,” kata Hajai di Mamasa, Jumat (29/5/2020).

Menurut dia, kalau warga Mamasa dibebani dengan biaya pengurusan surat keterangan berbadan sehat (SKBS) sebesar Rp25 ribu, maka beban masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini semakin berat.

“Untuk itu, saya selaku instansi berwenang, menghimbau kepada 17 Kepala Puskesmas se-Kabupaten Mamasa agar tidak memungut biaya pengurusan Suket selama masa Pandemi Corona,” tutur Hajai.

Selain itu, Hajai mengharapkan kerjasama yang baik antara Puskesmas dengan unsur pemerintah desa dan kelurahan, dimana para kepala desa/lurah diharapkan selektif memberikan surat pengantar kepada warganya yang hendak mengurus SKBS.

“Tidak semua urusan warga wajib diberi SKBS sebagai syarat keluar dari Mamasa untuk menuju ke daerah lain,” ujar Hajai.

Ia menjelaskan, keterangan SKBS ini dalam masa pandemi corona hanya diberikan kepada warga Kabupaten Mamasa yang bersifat urgen atau darurat, seperti mengantar orang sakit, keperluan pernikahan yang tidak bisa ditunda, mobilisasi sembilan bahan pokok (sembako) serta urusan warga lainnya yang bersifat darurat.

“Jika urusan warga di desa/kelurahan itu dianggap tidak terlalu penting, maka para kepala desa/lurah tidak perlu memberi surat pengantar ke Puskesmas untuk memperoleh SKBS,” jelas Hajai.

Senada Kepala Puskesmas Sumarorong, Yustina Lolok dan Kepala Puskesmas Messawa, Chistian. Dua Kepala Puskesmas yang sempat ditemui awak media ini menyebutkan, soal SKBS yang di gratiskan ini tidak ada masalah.

“Kami dengan senang hati menjalankan amanah dan petunjuk pimpinan. Hanya saja agar kami (Puskesmas) tidak kewalahan, maka diharapkan para kepala desa/lurah benar benar mencermati apakah keperluan warganya itu benar-benar urgen atau tidak,” tutur Yustina dan Chistian.

Sebab jika seluruh urusan warga di beri surat pengantar dari desa/keluraha, lanjut Yustina dan Chistian, maka Puskesmas di kwatirkan kewalahan menghadapi warga yang datang mengurus SKBS, sebab SKBS sekaitan dengan masa pandemi corona ini hanya bisa diberikan kepada warga Kabupaten Mamasa dalam hal urusan keluar Mamasa yang bersifat urgen dan darurat.

“Olehnya itu, mulai tanggal 30 Mei 2020, pengurusan SKBS di Puskesmas di gratiskan selama masa pandemi corona,” demikian Yustina Lolok dan Chistian. (AWT/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya