DPRD Majene Gelar RDP Evaluasi Penyaluran BLT Bagi Warga Tidak Mampu Terdampak Covid-19

30 May 2020 02:21
DPRD Majene Gelar RDP Evaluasi Penyaluran BLT Bagi Warga Tidak Mampu Terdampak Covid-19
Ketua DPRD Majene, Salmawati Djamado didampingi Wakil Ketua DPR Adi Akhsan, pimpin RDP evaluasi penyaluran BLT bagi warga tidak mampu yang terdampak Covid-19 di wilayah Kabupaten Majene, berlangsung di kantor DPRD Jalan Ammana Pattalawali, Kabupaten Majene, Sulbar. (Ibrahim/Trans89.com)
.

MAJENE, TRANS89.COM – Ketua DPRD Majene, Salmawati Djamado pimpin rapat dengar pendapat (RDP) evaluasi penyaluran bantuan langsung (BLT) bagi warga tidak mampu yang terdampak Covid-19 di wilayah Kabupaten Majene.

Salmawati didampingi Wakil Ketua DPRD Majene, Adi Akhsan dan anggota DPRD Majene yang dihadiri Kepala Dinas Dinas (Kadis) Sosial Majene, Muh Jafar di kantor DPRD Jalan Ammana Pattalawali, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (28/5/2020).

Adi Akhsan mengatakan, RDP kali ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui permasalahan terkait pendistribusian BLT di wilayah Kabupaten Majene.

“Hal ini dilakukan sebagai evaluasi, agar pendistribusian BLT pada periode selanjutnya berjalan lebih baik lagi,” kata Adi.

Kadis Sosial Majene, Muh Jafar, menyampaikan pembahasan yang dibahas dalam RDP ini masih terdapat data ganda yang belum di update, sehingga ada warga yang seharusnya berhak mendapatkan BLT, namun datanya sudah terblokir.

“Selama ini, waktu pendataan data ganda oleh Dinsos Kabupaten Majene masih kurang waktunya, sehingga banyak muncul permasalahan data ganda,” papar Jafar.

Menurut dia, terdapat warga yang tidak dapat mengambil BLT karena sedang berada di luar daerah, namun warga tersebut tidak dapat diwakilkan untuk pengambilan BLT.

“Kepala Lingkungan malas melakukan pendataan warga yang berhak mendapatkan BLT, karena yang bersangkutan belum memperoleh honor terkait perbaruan data tersebut. Dana bagi Kepala Lingkungan sebenarnya sudah siap, namun pencairan dana tersebut masih belum dapat dilakukan,” tutur Jafar.

Ia menjelaskan, beberapa dana BLT tidak dapat tersalurkan karena ada warga yang meninggal dunia dan tidak ada pewarisnya.

“Selain itu, masih ada perangkat desa yang terdata sebagai penerima BLT, padahal mereka tidak berhak mendapatkan BLT. Dan masih kurangnya sosialisasi terkait tata cara pemberian BLT bagi masyarakat yang diwakilkan,” jelas Jafar.

Lanjut Jafar, terdapat masyarakat yang sudah menikah namun belum memiliki buku nikah, sehingga tidak dapat membuat kartu keluarga (KK) untuk syarat pemberian BLT.

“Syarat mutlak pemberian BLT adalah Nomor KK dan KTP, sehingga bagi warga yang tidak dapat menunjukkan nomor KK dan KTP, maka tidak dapat memperoleh BLT apapun alasannya,” tambahnya. (Ibra/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya