BLT Desa Orobatu Tidak Merata, LAK Sulbar Minta Pemkab Mamuju Gandeng Penegak Hukum Lakukan Audit Investigatif

29 May 2020 21:10
BLT Desa Orobatu Tidak Merata, LAK Sulbar Minta Pemkab Mamuju Gandeng Penegak Hukum Lakukan Audit Investigatif
Ketua Laskar Anti Korupsi Sulbar, Muslim Fatillah Azis. (Adhy Putra Siregar/Trans89.com)
.

MAMUJU, TRANS89.COM – Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang menggunakan Dana Desa (DD) dan dinantikan oleh sejumlah masyarakat yang terdampak Covid-19 ternyata masih ada warga tidak dapat merasakan manfaatnya dengan baik di Desa Orobatu, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar).

Pasalnya, pada tahap pertama, penyaluran BLT DD yang dilaksanakan pemerintah desa dikeluhkan masyarakat Desa Orobatu, Kamis (28/5/2020).

Hal itu dikarenakan penyalurannya yang tidak merata terhadap masyarakat Desa Orobatu yang terdampak Covid-19, sehingga menuai protes dari sejumlah masyarakat.

Walaupun diprotes oleh sejumlah masyarakat, pemerintah Desa Orobatu hanya menanggapi dingin seakan tak peduli atas protes tersebut.

Diketahui DD Orobatu sekitar Rp797.186.000, jadi persentase 25 persen, karena di bawah Rp800 juta tentunya bisa intervensi 110 kepala keluarga KK.

Sementara jumlah KK Desa Orobatu 261 dengan masing-masing penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) 20 orang, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 20 KK, bantuan sosial tunai (BST) 108 KK, dan BLT DD 54 KK.

Salah satu masyarakat Desa Orobatu yang tak mau disebutkan identitasnya berinisial A, mengatakan kami pertanyakan kenapa bisa hanya 54 KK yang diakomodir.

Jikalau alasannya dana terbatas ini tidak masuk akal, bisa dihitung berapa anggaran desa besarannya, karena sebahagian besar masyarakat di sini sudah mendapatkan program bantuan seperti, PKH, BNPT dan BST,” katanya.

Lanjut A, masih banyak masyarakat yang belum menerima program bantuan sama sekali dari pemerintah, jadi tentunya hanya berharap pada BLT DD yang ada.

“Jika kami tidak disentuh dengan program BLT DD, kami akan disentuh dengan program apa dan mau mengadukan ke mana atas nasib kami ini,” tanya A.

Sementara aktivis anti rasuah angkat bicara, Ketua Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulbar, Muslim Fatillah Aziz sangat prihatin terhadap kondisi pandemi Covid-19 masih banyak masyarakat yang belum tersentuh dengan program bantuan pemerintah, sehingga memicu banyaknya protes.

“Ini butuh perhatian serius dalam bentuk pengawasan dari pemerintah bersama penegak hukum,” ujar Muslim.

Menurut dia, terkait permasalahan di BLT DD Orobatu, kami dari LAK Sulbar meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju gandeng penegak hukum segera turun untuk melakukan audit investigatif.

“Agar hal tersebut biar jelas apa masalahnya, sehingga program bantuan BLT DD Orobatu tidak merata,” tutur Muslim.

Di konfirmasi via whatsapp (WA) terkait data penerima BLT DD Orobatu, Camat Tapalang Firdaus menyampaikan kami di kecamatan tidak memiliki data, semua desa tidak pernah memberikan data kepada kami terkait penerimaan BLT.

“Kami sudah pernah meminta ke desa, namun sampai saat ini tidak satupun desa menyetor ke kami. Jadi kami tidak pernah terlibat soal data,” papar Firdaus.

Terpisah, Ketua BPD Desa Orobatu, Usman mengatakan, dirinya selaku BPD tidak tahu menahu masalah BLT, karena ada khusus pendatanya yang diperintahkan oleh kepala desa sendiri.

“Baru saya diundang rapat bersama kepala dusun, perangkat desa, petugas pendata, petugas Covid-19, sekdes, kepala desa dan pendamping Desa Orobatu. Itumi hasil rapat memberi kuota 54 orang. Jadi adapun tidak kena semua saya tidak tahu,” kata Usman.

Usman mengemukakan, kalau yang punya urusan ini, besar kecilnya adalah desa bersama sekdes-nya.

“Saya orang diundangji, masa saya yang digorogoti, apa yang saya mau ambil di dalamnya. Seandainya tidak ada honor BPD, haram saya makan uangnya dana desa,” ujar Usman. (Adhy/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya