Tolak Omnibus Law dan Kenaikan BPJS, BEM UNRI Bawa Papan Bunga ke DPRD Riau

19 May 2020 03:44
Tolak Omnibus Law dan Kenaikan BPJS, BEM UNRI Bawa Papan Bunga ke DPRD Riau
BEM UNRI unjuk rasa terkait kenaikan BPJS, Omnibus Law dan Bansos PSBB di Kota Pekanbaru, berlangsung depan kantor DPRD Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. (Toni Wijaya/Trans89.com)
.

PEKANBARU, TRANS89.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (UNRI) unjuk rasa diikuti 7 orang peserta aksi dipimpin Juni Saputra terkait kenaikan BPJS, Omnibus Law dan bantuan sosial (Bansos) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru.

Aksi BEM UNRI tersebut berlangsung depan kantor DPRD Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Senin (18/5/2020).

Aksi damai di kantor DPRD Riau merupakan aksi spontanitas BEM UNRI dan tidak ada izin pemberitahuan ke pihak Polresta Pekanbaru. Aksi damai tersebut terkait kenaikan BPJS, Omnibus Law dan penyaluran Bansos PSBB di Kota Pekanbaru yang penerimanya diduga tidak sesuai dengan pengajuan RT/RW ke Pemkot Pekanbaru, dan saat ini penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan data update lama bukan data update yang terbaru.

Massa aksi mebawa sebuah papan karangan bunga berisikan tulisan, salam takziah dari kami selepas matinye rasa peduli akan kebimbangan rakyat oleh Jokowi, DPR RI dan DPRD Riau yang pekak same sekali tak mendengar keresahan rakyat akan kondisi yang ade saat ini. From BEM Universitas Riau.

Poster bertuliskan Dewan Penghianat Rakyat, DPR #TolakOmnibusLaw, rakyat menjerit rakyat menderita, kawal PSBB Riau, kawal Karhutla.

Aksi damai BEM UNRI mempertontonkan papan karangan bunga sambil memegang poster yang mereka bawa kepada pengguna jalan.

Perwakilan BEM UNRI diterima Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan EET di ruang rapat Ketua DPRD Riau untuk berdialog dengan penyampaian tanggapan.

Presiden Mahasiswa (Presma) UNRI, Syafrul Ardi mempertanyakan terkait kenaikan BPJS oleh Presiden Jokowi dan bagaimana sikap dari DPRD Riau.

“Terkait Omnibus Law, kami menantang DPRD Riau untuk menentang atau menolak kebijakan Omnibus Law, karena berkaitan dengan kejahatan lingkungan yang akan berdampak buruk di Riau terlebih terkait proses pidana pelaku kebakaran hutan di Riau,” ujar Syafrul.

Menurut dia, terkait dengan penerapan PSBB di Kota Pekanbaru dengan peningkatan pasien (Covid-19) semakin naik dan Bansos dari Pemkot (Pekanbaru) yang diduga tidak tepat sasaran yang berujung pemecatan lurah yang dianggap tidak becus dalam menyalurkan Bansos.

“Apabila sudah ada kabar terkait sikap dari DPRD Riau, mohon kabari kami, karena kami akan ikut menyuarakan bahwa tidak hanya pemerintah yang menolak, masyarakat juga ikut menolak,” tutur Safrul.

Tanggapan Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan EET ucapkan terimakasih atas kehadirannya di tengah puasa dan pendemi Covid-19, dan ini adik-adik tetap semangat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

“Ingatkan kami selaku pemangku jabatan terhadap persoalan yang terjadi, karena kami tidak bisa bekerja sendiri,” ucap Indra.

Ia menjelaskan, terkait PSBB, kami apresiasi terhadap Gubernur Riau yang telah mengusulkan PSBB Provinsi Riau, karena apabila hanya Pekanbaru yang hanya menerapkan PSBB, maka tidak akan berhasil untuk menurunkan jumlah kasus positif (Covid-19) di wilayah Riau.

“Untuk masukan dari BEM UNRI akan kami follow up di Fraksi yang ada di DPRD Riau,” jelas Indra.

Terkait dengan penanganan Covid-19, kata Indra, regulasi banyak berubah, kami kasian melihat Gubernur Riau dalam menyikapinya.

“Jadi mari kita ikuti aturan dan kebijakan yang telah di tentukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Riau, dan apabila nanti ada kekurangan sampaikan ke kami, maka akan kita evaluasi nantinya,” imbuh Indra. (Toni/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya