SMSI Dukung Imbauan Dewan Pers, Tolak Permintaan THR

17 May 2020 23:15
SMSI Dukung Imbauan Dewan Pers, Tolak Permintaan THR
Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh. (IST)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan 672 perusahaan media siber mendukung sepenuhnya imbauan Dewan Pers (DP) yang melarang pers meminta-minta Tunjangan Hari Raya (THR) pada instansi di luar kantornya sendiri.

Hal itu disampaikan Ketua Umum SMSI Firdaus menanggapi imbauan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh soal THR. “Kami sependapat dengan Dewan Pers,” kata Firdaus melalui rilisnya di terima Redaksi.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia, Firdaus. (IST)

Dewan Pers menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriya (H), 24-25 Mei 2020, mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan THR, permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh yang mengatasnamakan media, baik dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan.

“Imbauan ini dibuat dalam rangka menjaga integritas wartawan Indonesia dan menjaga kemerdekaan pers dari pengaruh negatif oknum yang mengatasnamakan media atau wartawan serta dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan pers nasional,” ujar Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh dalam siaran persnya yang diterima Sekretariat SMSI di Jakarta, Minggu (17/5/2020).

Imbauan Dewan Pers yang ditandatangani Muhammad Nuh itu telah disampaikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan, Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Indonesia.

“Imbauan ini untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media,” kata Nuh.

Menurut Nuh, sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme ke wartawanan. Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Dewan Pers tidak bisa menolerir adanya praktek buruk dimana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang semakin banyak bermunculan pada saat ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun THR. Pemberian THR kepada wartawan adalah menjadi kewajiban setiap perusahaan pers kepada pegawai atau wartawannya,” tutur Nuh.

Dewan Pers menyediakan saluran komunikasi dan koordinasi. Dan bagi yang ingin menghubungi Dewan Pers bisa melalui Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun, Nomor Handphone (HP) 0811-103-096 dan Anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya, Nomor HP 0811-812-099.

Lanjut Nuh, dalam imbauan tersebut, bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun sebuah organisasi wartawan menghubungi siapapun wajib untuk menolaknya.

“Apabila mereka meminta dengan cara memaksa, memeras, dan/atau bahkan mengancam, sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat,” imbuh Nuh. (Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya