Penandatanganan MoU Antara Pemprov Dengan Kejati dan BPKP Tentang Pendampingan Dana Penanggulangan Covid-19 di Sulbar

12 May 2020 02:48
Penandatanganan MoU Antara Pemprov Dengan Kejati dan BPKP Tentang Pendampingan Dana Penanggulangan Covid-19 di Sulbar
Penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Pemprov Sulbar dengan Kejati dan BPKP Perwakilan Sulbar, tentang pendampingan dana penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di ruang rapat lantai II kantor gubernur Sulbar, Jalan Abdul Malik Pettana Endeng, Kabupaten Mamuju. (Bhuyung/Trans89.com)
.

MAMUJU, TRANS89.COM – Penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) dengan Kejaksaaan Tinggi (Kejati) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulbar, tentang pendampingan dana penanggulangan dan pencegahan Covid-19.

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat lantai II kantor gubernur Sulbar, Jalan Abdul Malik Pettana Endeng, Keluarahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Senin (11/5/2020).

Hadir di giat tersebut, Gubernur Sulbar M Ali Baal Masdar, Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraedah Suardi, Kepala Kejakasaan Tinggi (Kejati) Sulbar Darmawel Azwar, Danrem 142 Tatag Kolonel Inf Firman Dahlan, Kepala BPKP Perwkilan Sulbar Hasoloan Manalu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, perwakilan Polda Sulbar Kombes Adi Wijaya.

Sambutan Kepala BPKP Perwakilan Sulbar, Hasoloan Manalu, mengatakan Memorandum of Understanding (MoU) ini merupakan suatu bentuk kesepakatan bersama dalam melakukan pengawasan terkait penanganan Covid-19, baik dalam bentuk pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran.

“Dengan adanya nota dalam bentuk kesepahaman ini terkait penanganan Covid-19, semua pihak yang di tugaskan di dalamnya tidak ragu-ragu dalam melakukan pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran,” kata Hasoloan.

Menurut dia, MoU ini merupakan tanggungjawab dalam mengahadapi krisis dalam menghadapi wabah Covid-19.

“MoU ini merupakan suatu landasan dalam BPKP Sulbar bertindak untuk melakukan pengawasan,” tutur Hasoloan.

Sementara Kajati Sulbar, Darmawel Azwar, menjelaskan perintah pimpinan untuk segera melakukan koordinasi dengan Pemprov di Provinsi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Kabupaten untuk mengawal penanganan Covid-19 dalam hal pendampingan hukum dalam pengadaan barang dan jasa serta anggaran.

“Dalam hal ini, Pemprov yang memiliki anggaran, kemudian Kejati sebagai pengawas hukumnya, kemudian BPKP juga melakukan pengawasan, agar semuanya dapat berjalan lancar,” jelas Darmawel.

Ia menyebutkan, semua pihak yang bekerja di bidang ini dalam melakukan pengadaan barang dan jasa serta anggaran, untuk bekerja secara professional dan tidak pernah ada niat untuk melakukan penyelewengan.

“Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memerintahkan, apabila terjadi penyalahgunaan jabatan dan memanfaatkan kesempatan mencari keuntungan dalam situasi pandemi Covid-19, maka Kejati diperintahkan untuk menghukum yang bersangkutan yang seberat-beratnya. Dan tentunya kita mengharapkan agar pandemi corona di Sulbar dan Indonesia pada umumnya segera berakhir,” sebut Darmawel.

Ditempat yang sama, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, menyampaikan sejak munculnya Covid-19, dirinya memerintahkan kepada seluruh pihak yang berwajib di Sulbar untuk segera bertindak dan melakukan langkah-langkah penanganan serta pencegahan Covid-19.

“MoU kesepahaman antara Pemprov Sulbar dengan Kejati dan BPKP tidak lain hanya untuk memastikan langkah penanganan Covid-19 di Sulbar sudah berjalan sesuai harapan. Saya sangat mengapresiasi keterlibatan Kejati dan BPKP dalam mendampingi pemerintah dalam melakukan penanggulangan Covid-19 di daerah, sehingga Pandemi Covid-19 di wilayah Sulbar dapat segera berakhir,” paparnya. (Bhuyung/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya