Musawir Tidak Menyetujui Kebijakan Terkecuali Ada Landasan Hukum, Herman: Tidak Benar Pihaknya Menyetujui Langkah Sekda

10 May 2020 02:49
Musawir Tidak Menyetujui Kebijakan Terkecuali Ada Landasan Hukum, Herman: Tidak Benar Pihaknya Menyetujui Langkah Sekda
Herman Yunus (kiri) dan Musawir Aziz Isham (kanan) di salah satu acara rapat di ruang aspirasi DPRD Pasangkayu beberapa waktu lalu. (Arham Bustaman/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pasangkayu klarifikasi terkait pemberitaan soal BPJS pada Sabtu, 9 Mei 2020, dan sudah termuat di media Katinting.com pada hari yang sama, bahkan di beberapa media online lainnya mengenai klarifikasi melalui pres rilis yang disampaikan Sekda Kabupaten Pasangkayu, Firman.

Dalam klarifikasi itu, tercantum sejumlah nama anggota DPRD Pasangkayu, salah satunya Musawir Aziz Isham yang disebut mendukung kebijakan pemda (Pasangkayu) tersebut.

Namun Musawir yang diwawancara di Pasangkayu, Sabtu, 9 Mei 2020, merasa keberatan jika dinyatakan mendukung hal tersebut.

Justru dirinya menegaskan, pemda mengambil langkah salah jika memutus kontrak dengan BPJS, karena dinilai melanggar undang-undang (UU).

Dia menjelaskan lebih rinci, kebijakan pemda terkait BPJS, itu bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 900/14075/SJ tertanggal 17 Desember 2019 tentang penyesuaian iuran jaminan kesehatan pada pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah dalam SE Mendagri itu, disebutkan dilarang mengelola Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Itu sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS,” kata Musawir.

Selain SE Mendagri, kata Musawir, rekomendasi KPK soal pengelolaan JKN, juga memperkuat larangan pemda untuk mengelolah Jamkesda termasuk melalui skema ganda.

“Saya tidak pernah menyetujui skema kebijakan yang dilakukan pemda, terkecuali ada landasaan hukum,” tegas Musawir mengelak.

Ia juga menduga, selama ini Sekda terkesan superior, terbukti dengan beberapa indikasi konflik internal terjadi di kubu birokrasi (Pemda Pasangkayu).

“Misalnya di tahun 2017 silam, terjadi kisruh Bappeda (Firman) versus Sekda (HM Natsir) saat itu. Kemudian, belum lama ini, Sekda (Firman) versus Wakil Bupati (M Saal),” ujar Musawir.

Keputusan pemda itu, kata anggota DPRD Pasangkayu, Herman Yunus, Sabtu 9 Mei 2020, solusi tentang BPJS peserta PBI, itu sah-sah saja asalkan tidak keluar dari koridor.

“Tujuan bernegara itu harus berada pada rel sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, tidak benar pihaknya menyetujui langkah yang diambil Sekda mewakili Pemda Pasangkayu,” ujar Herman.

Senada dengan kedua sejawatnya itu, Nurlatif malah khawatir, jangan sampai dia dan kawan-kawan di DPRD Pasangkayu dianggap membuat kesepakatan dengan pemda terkait dengan pelayanan kesehatan.

“Saya menilai, kebijakan itu bertentangan dengan aturan yang ada. Dan persoalan ini masih menyisakan beberapa hal yang perlu kejelasan untuk ditindaklanjuti, seperti mekanisme jika pasien dirujuk ke luar provinsi,” sebut Nurlatif melalui aplikasi whatsapp, Sabtu (9/5/2020). (AB/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya