Peletakan Batu Pertama Pembangunan Laboratorium Unsulbar

20 April 2020 14:57
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Laboratorium Unsulbar
Peletakan batu pertama pembangunan laboratorium Unsulbar berlangsung di kampus Unsulbar Kampung Para Padang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulbar. (Abner/Trans89.com)
.

MAJENE, TRANS89.COM – Bupati Majene, Fajmi Massiara lakukan peletakan batu pertama pembangunan laboratorium Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) berlangsung di kampus Unsulbar Kampung Para Padang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulbar, Senin (20/4/2020).

Sambutan Rektor Unsulba, Akshan Djalaluddin, mengatakan ini bangunan pertama yang kita bangun di Unsulbar, memang ada bangunan yang ada dan sudah 5 tahun, tapi kita harapkan juga bisa berjalan dengan baik, tetapi ternyata sudah dua kali ditunda tendernya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Kami sudah laporkan ke Kapolri dan Menteri PUPR, kami langsung menuntut kementerian agar ini menjadi perhatian, karena kita sangat butuh infrastruktur perkuliahan ini. Oleh sebab itu, bangunan yang kita akan bangun sekarang ini sangat strategis, makanya kami menginginkan agar Pak Bupati berikan perhatian ke pembangunan ini,” kata Akhsan.

Menurut dia, ini adalah bangunan pertama yang Insya Allah mudah-mudahan selesai sampai dengan 210 hari seperti jadwal yang dijanjikan.

“Gambarnya di belakang ini cukup besar ini. Pak Bupati ya bentuknya L dan ini batas lahan kita, disana sudah bukan lahan kita, yang paling ujung ke sini ini adalah kira-kira laboratorium teknik. Untuk itu sampai tingginya barangkali sampai 10 meter-15 meter. Itu peralatan besar pengujian beton dan sebagainya ini yang sebelah kiri,” tutur Akhsan

Ia menjelaskan, kalau yang sebelah kanan itu banyak diisi kegiatan laboratorium, pertanian, peternakan, perikanan serta Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP).

“Jadi hanya 2 barangkali fakultas yang tidak terlibat di sini, ilmu sosial dan terutama fakultas ekonomi, ini semua kami sudah lengkapi untuk mahasiswa yang difabel, misalnya ada dia punya ruang masuk pakai kursi roda dan seterusnya,” jelas Akhsan.

Lanjut Akhsan, jadi semuanya menggunakan live, karena ada empat tingkat dan juga bisa dipakai atapnya juga bisa dipakai untuk kegiatan penelitian yang seperti green house.

“Ya, mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam waktu yang cukup singkat sekitar 6 bulan sudah jadi,” tambahnya.

Sementara Bupati Majene, Fahmi Massiara, menyampaikan apresiasi dan rasa kebanggaan juga, karena pada hari ini sudah dimulai pembangunan infrastruktur di Unsulbar yang sebelumnya sudah ada, namun tidak signifikan dan jalannya juga tidak terlalu seperti apa yang diharapkan.

“Jadi mungkin pada kesempatan ini diawali dengan pembangunan laboratorium dan kalau ini sudah selesai, mungkin pemerintah pusat juga terus akan memberikan perhatian, karena Unsulbar ini cukup memberikan arti untuk warga Sulbar,” papar Fahmi.

Dirinya menyebutkan, beberapa waktu yang lalu untuk menyikapi harapan dari Rektor tentang perluasan area di samping, karena ada rembesan dari untuk gedung-gedung yang dibangun, sebab di sebelahnya itu sudah milik warga, mau tidak mau harus dibebaskan.

“Jadi kami bersama pak Anwar (mantan gubernur) juga sebenarnya sudah merencanakan untuk melakukan pembiayaan di perubahan APBD untuk lahan itu dan kita pemerintah daerah (Majene) saat ini tidak berdaya dengan bertubi-tubinya regulasi dari pusat ke daerah yang menghabisi kita, mulai dari proyek dari Kementerian PUPR dan lainnya kecuali di bidang kesehatan, itu yang masih dibiarkan tinggal, kalau yang lain semua ditarik uangnya kembali,” sebut Fahmi.

Fahmi mengungkapkan, penjelasan dari Menteri Keuangan (Menkeu) kemarin, dirinya tidak tahu kalau di Unsulbar juga terjadi seperti itu, karena optimalisasi penerimaan negara yang jauh menurun, sehingga realisasi, baik itu yang dituangkan dalam dana perimbangan yang ditransfer ke daerah juga mengalami penurunan yang sangat tajam, sehingga benar-benar kami di pemerintah daerah saat ini tengah melakukan penyesuaian kembali.

“Kepada seluruh aparatur dinas-dinas yang ada, kalau negara dalam keadaan darurat, ya apa boleh buat, yang penting kita masih terima gajilah, karena seluruh seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di dalam rencana kerja anggaran (RKA), itu semua di pangkas,” ungkap Fahmi.

Lanjut Fahmi, bisa-bisa jadi termasuk juga kita di APBD daerah di pangkas, dimana penerimaan daerah juga sangat tajam menurun, dari pendapatan hotel retribusi parkir dan lain-lain sebagainya, itu juga mengalami kemerosotan yang sangat jauh akibat dampak dari covid-19.

“Ini adalah banyaknya yang harus dikeluarkan untuk bantuan langsung tunai kepada warga masyarakat yang terdampak Covid-19. Di samping memang sudah ada instruksi presiden (Inpres) untuk masalah Covid-19 yang memberikan kompensasi kepada semua warga yang tidak mampu, termasuk mulai dari token listrik sembako BRT PKH dan lain sebagainya,” tambahnya. (Abner/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya