Rasionalisasi Anggaran Covid-19 Mamasa Belum Diketahui DPRD, David: Akan Bawa ke Ranah Hukum Jika Ditemukan Adanya Penyalahgunaan Dana
MAMASA, TRANS89.COM – Unsur Pimpinan DPRD Mamasa mengharapkan agar pihak yang mengelolah dana Tim Percepatan Penanganan corona virus disease (Covid-19) Mamasa agar berhati-hati dalam penggunaan dana Covid-19 tersebut.
Wakil Ketua DPRD Mamasa, David Bambalayuk, mengatakan penggunaan dana untuk penanganan Covid-19 khususnya di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), harus dilakukan secara terbuka dan transparan.
“Anggaran penanganan Covid-19 ini merupakan anggaran yang di gelontorkan khusus untuk keperluan pencegahan, penanganan serta tindakan nyata terhadap virus corona yang sangat memprihatinkan,” kata David kepada awak media di Mamasa, Minggu (19/4/2020).
Ia menjelaskan, jika proses penanganan dan pencegahan Covid-19 ini dinyatakan telah berakhir, maka pertanggungjawaban penggunaan dana harus jelas peruntukannya.
“Laporan anggaran yang sudah di rasionalisasi sampai saat ini belum sampai ke tangan DPRD secara kelembagaan. Sebab, petunjuk tekhnis (Juknis) pelaksanaan rasionalisasi oleh Pemda (Mamasa) hasilnya harus di sampaikan ke DPRD Mamasa,” jelas David Legislator Partai Hanura ini.
Menurut dia, selain memikirkan anggaran untuk penanganan Covid-19, yang tak kalah pentingnya yang harus dipikirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa, yakni nasib warga Mamasa yang berada di luar Kabupaten Mamasa dan warga yang tinggal di wilayah Kabupaten Mamasa itu sendiri.
“Hal yang sangat urgen dan strategis jika siaga Covid-19 ini berkepanjangan dapat berimbas kepada banyaknya warga Mamasa yang bekerja di perusahaan-perusahaan, yang nantinya di khwatirkan akan kehilangan pekerjaan, sehingga warga Mamasa yang berada di luar Mamasa kemungkinan akan balik ke kampung halamannya,” tutur David.
Ketika hal ini terjadi, kata David, maka tugas Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa bagaimana cara sehingga mereka kembali mendapatkan jaminan hidup dan lapangan kerja untuk menghidupi keluarganya.
“Untuk itu, saya mengharapkan agar corona ini segera berakhir, sehingga apa yang di khwatirkan itu tidak terjadi. Saya mengharapkan agar Pemda Mamasa benar-benar memikirkan hal itu,” katanya
David menyebutkan, anggaran yang di rasionalisasi melalui APBD Mamasa tahun 2020, benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya terutama bagi para petugas medis yang menjadi garda terdepan serta rekan-rekan Tim Gugus Tugas lainnya.
“Sebab jika ditemukan bukti penggunaan anggaran itu tidak tepat sasaran, maka DPRD akan memanggil pihak pengelolah anggaran untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana itu. Kalau perlu kita (DPRD) akan bawa ke ranah hukum jika ditemukan adanya penyalahgunaan dana Covid-19,” sebut David.
Ketua Komisi I DPRD Mamasa, Reskianto. (Andi Waris Tala/Trans89.com)
Senada Ketua Komisi I DPRD Mamasa, Reskianto, menyampaikan bahwa hasil rasionalisasi anggaran senilai Rp7 miliar sesuai pernyataan Sekda Mamasa, dirinya selaku anggota DPRD Mamasa dan Ketua Komisi sama sekali tidak mengetahui soal rasionalisasi anggaran Covid-19 itu.
“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana yang di rasionalisasi anggarannya? Kami selaku wakil rakyatpun tidak tahu. Untuk itu, saya mengharapkan agar Pemda Mamasa segera melaporkan hasil rasionalisasi anggaran secara rinci kepada kami di DPRD,” papar Reskianto.
Dirinya mengharapkan, agar kelengkapan peralatan petugas Covid-19 benar-benar di perhatikan, seperti alat pelindung diri (APD) yang standar, asupan gizi, vitamin serta kebutuhan lainnnya.
“Mereka Tim Gugus Tugas adalah pekerja yang benar-benar berada di garis terdepan untuk menyelamatkan ribuan orang di Kabupaten Mamasa. Semoga Kabupaten Mamasa menjadi kabupaten bebas corona. Kita berharap, Mamasa tetap steril dan bebas dari virus mematikan itu,” demikian Reskianto. (AWT/Nis)
