Pilkada Serentak Dijadwalkan Desember Mendatang, KPU Pasangkayu Menunggu Instruksi Resmi KPU RI

17 April 2020 22:06
Pilkada Serentak Dijadwalkan Desember Mendatang, KPU Pasangkayu Menunggu Instruksi Resmi KPU RI
Ketua KPU Pasangkayu, Syahran Ahmad. (Enis/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Setelah adanya kesepakatan dalam rapat kerja (raker) antara Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati jadwal baru pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 baru-baru ini.

Dimana hasil raker tersebut menghasilkan kesimpulan, yakni Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pillkada serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan raker setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi Covid-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada serentak tahun 2020.

Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Berdasarkan hal itu, Ketua KPU Pasangkayu Syahran Ahmad mengatakan, dirinya bersama Komisoner KPU lainnya kini menunggu instruksi resmi dari KPU RI.

“Sampai hari ini belum ada pencabutan surat penundaan tahapan sebelumnya,” kata Syahran di Pasangkayu, Jumat (17/4/2020).

Menurut dia, KPU Pasangkayu tetap menjalankan kegiatan dengan menyiapkan bahan-bahan menjelang pelaksanaan tahapan jika sudah dilanjutkan.

“Selain itu, selama penundaan ini, kita tindaklanjuti rekomendasi Bawaslu yang masuk. Dan hari Selasa lalu, KPU Pasangkayu telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait verifikasi administrasi,” tutur Syahran.

Ia menjelaskan, tahapan yang sementara berjalan saat penundaan, yakni verifikasi faktual bakal calon perseorangan, sementara perekrutan panitia pemungutan suara (PPS) dimana KPU Pasangkayu sudah melantik anggota adhoc PPS, namun setelah adanya penundaan, PPS yang telah dilantik langsung di nonaktifkan sementara waktu.

“Untuk saat ini, kita mempersiapkan bahan untuk bimbingan tekhnis (Bimtek) verifikasi faktual ke PPS. Kita juga akan membangun aplikasi verifikasi faktual untuk memudahkan komisioner dan staf bekerja,” jelas Syahran.

Dirinya menyampaikan, tahapan yang akan berjalan setelah penundaan dicabut diantaranya Bimtek vertual, verifikasi faktual, serta pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

“Untuk coklit di masa penundaan ini, kita juga menyusun pemetaan daftar pemilih sebagai bahan coklit. Selanjutnya kita akan merekrut tenaga coklit untuk dibekali melalui bimtek sebelum melakukan tahapan pelaksanaan coklit,” papar Syharan.

Dihubungi bakal calon (Balon) pasangan perseorangan atau independen, yakni Abdullah Rasyid-Muhammad Yusri Nur (ABRI) terkait hasil raker antara Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

“Kami dari pasangan ABRI Manarang, Insyah Allah tetap siap, apakah dimulai sekarang atau di tunda, kita pasangan ABRI Manarang siap,” singkat Yusri yang saat ini sebagai anggota DPRD Sulbar. (Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya