Advokasi LBH Donggala Minta Pemkab Lakukan Pemeriksaan Rapid Test Bagi ASN dan Anggota DPRD Yang Tinggal Diluar Kota

14 April 2020 23:56
Advokasi LBH Donggala Minta Pemkab Lakukan Pemeriksaan Rapid Test Bagi ASN dan Anggota DPRD Yang Tinggal Diluar Kota
Koordinator Advokasi LBH Donggala, Rofandi Ibrahim. (Enis/Trans89.com)
.

DONGGALA, TRANS89.COM – Setelah Ketua Fraksi PKS DPRD Donggala, Abdul Rasyid angkat bicara terkait kekhawatiran warga di kota Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) akibat merebaknya pandemi corona virus disease (Covid-19), kini giliran Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Donggala juga menyikapinya.

Dimana hal itu karena aparatur sipil negara (ASN) yang kesehariannya bekerja dilingkup perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala kebanyakan menetapnya di Kota Palu.

Para ASN ini bekerja dari Senin hingga Jumat di perkantoran Pemkab Donggala, sementara menetapnya di Kota Palu yang merupakan daerah transmisi Covid-19.

Koordinator Advokasi LBH Donggala, Rofandi Ibrahim mengatakan, dengan semakin meningkatnya penyebaran pandemi Covid-19 di Sulteng khususnya Kota Palu, maka seharusnya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Donggala perlu lebih serius lagi di dalam mengantisipasi pandemi Covid-19 ini.

“Mengingat Kabupaten Donggala sebagai jalur masuk antar provinsi, baik itu dari Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Barat (Sulbar) maupun Kota Palu itu sendiri,” kata Rofandi melalui pesan aplikasi whatsapp, Selasa (14/4/2020).

Oleh karena itu, Rofandi meminta pengawasan dan pemeriksaan di Pos Terpadu Covid-19 masuk ke wilayah kota Kabupaten Donggala mesti dilakukan secara ketat.

“Kami meminta kepada Pemda Kabupaten Donggala dalam hal ini Tim Gugus Tugas Covid-19, untuk segera melakukan pemeriksaan rapid test bagi seluruh ASN dan anggota DPRD Donggala yang tinggalnya atau berasal dari luar kota Kabupaten Donggala,” pinta Rofandi.

Menurut dia, hal ini dilakukan dalam rangka melindungi dan memberi rasa aman bagi warga di kota Kabupaten Donggala.

“Hal itu sudah dijamin di Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 30, setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu,” tutur Rofandi. (Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya