Polisi Tidak Dapat Mengeksekusi Pelaku Yang Diduga Terorisme, Eksekusi Mati Hanya Bisa Dilakukan Regu Penembak

12 April 2020 12:34
Polisi Tidak Dapat Mengeksekusi Pelaku Yang Diduga Terorisme, Eksekusi Mati Hanya Bisa Dilakukan Regu Penembak
Ketua Forum Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Burhanuddin, SH. (Ist)
.

Oleh: Burhanuddin, SH
Ketua Forum Demokrasi Indonesia (FRAKSI) Provinsi Sulawesi Barat

ADANYA kejadian yang diduga dilakukan oknum polisi tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berlaku, sehingga kami sangat menyesalkan atas insiden dan mengutuk keras dugaan penembakan yang menyebabkan almarhum Qidam Alfariski Mofance meninggal dunia di Desa Tobe, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) yang terjadi Kamis (9/4/2020) malam kemarin.

Didalam sistem negara yang berlandaskan hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945, maka segala sesuatu tindakan baik warga negara maupun seluruh komponen pelaksana dan penyelenggara negara, harus berlandaskan atas hukum.

Eksekusi mati atau menghilangkan hak hidup orang lain atau warga negara, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, hanya bisa dilakukan secara limitatif, yaitu dalam rangka melaksanakan sistem dan jenis pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas, pidana pokok, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim.

Pemidanaan sebagaimana dimaksud, baru bisa dilaksanakan setelah melalui seluruh rangkaian proses peradilan pidana hingga mendapati putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang yang di dakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan kemudian divonis atau dijatuhi hukuman pidana mati. Artinya, tindakan menghilangkan nyawa orang lain tanpa dilakukan secara limitatif oleh pihak yang berwenang sebagaimana ditetapkan.

Maka menurut hebat, kami polisi tidak dapat dan melarang mengeksekusi dengan menembak pelaku yang diduga melakukan tindak pidana terorisme.

Eksekusi mati hanya bisa dilaukan oleh regu penembak yang di tentukan UU dan hanya bisa dilaksanakan setelah ada putusan pidana mati yang berkekuatan hukum tetap serta telah memenuhi persyaratan sebagaiamana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menembak mati sesorang terduga pelaku tindak pidana dapat di benarkan apabila dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan dilakukan dalam keadaan terpaksa atau pembelaan terpaksa, sebagaimana yang diatur dalan pasal 49 KUHP, yaitu pembelaan terpaksa tersebut dilakukan untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena seorang atau ancaman serangan yang sangat bejat pada saat itu yang melawan hukum, maka teknis prosedur pembelaan terpaksa yang dilakukan boleh bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan polisi dalam menjalankan tugas penangkapan yang tentunya berdasarakan standar operasional prosedur (SOP).

Apabilah piha keluarga merasa bahwa penembakan hingga mati terhadap anggota kelurganya yang dilakukan oleh oknum polisi dalam rangka menjalankan tugas penangkapan tersebut sewenang-wenang dan melanggar hukum, maka piha keluarga maupun kuasanya dapat menempuh upaya hukum pra peradilan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimna diatur dalam pasal 79 dihubungkan dengan pasal 77 KUHAP.

Pra peradilan merupakan proses hukum untuk memeriksa salah satunya, yaitu memeriksa sah atau tidaknya penangkapan yang dilaukan oleh polisi tersebut.

Dalam pra peradilan juga dapat diajukan tuntutan ganti kerugian akibat tindakan polisi yang dianggap dan dapat dibuktikan telah sewenang-wenang dan melanggar hukum sebagaimna ditegaskan dalam pasal 81 KUHAP. Atau apabila tidak diajukan dalam pra peradilan tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh ahli warisnya atau piha ketiga yang berkepentingan melalui gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai hukum acara perdata.

Apabila penembakatan dilakukan oleh oknum polisi bukan dalam rangka menjalankan tugas berdasarkan undang-undang, maka tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum pidana, disamping itu pihak keluarga atau kuasanya juga dapat mengajukan upaya hukum berupa pelaporan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri atas tindakan polisi tersebut untuk dapat di proses.

Maka sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas, bahwa eksekusi mati terhadap terpidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap adalah dengan cara ditembak mati oleh regu penembak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor atau alasan mengapa terpidana mati belum dieksekusi mati meskipun putusannya suda berkekuatan hukum tetap adalah :

1. Bahwa dalam system peradilan pidana yang menjalankan putusan Pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU). Apabilah belum ada keputusan eksekusi dari JPU dalam hal ini Kejaksaan Agung (Kejagung), maka eksekusi tersebut belum dapat dilaksanakan.
2. Bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap terpidana berhak mengajukan upaya hukum grasi (pengampunan) kepada presiden berupa permohonan perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana terhadap diirnya sebagaimna diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Oleh karenanya, eksekusi mati tidak dapat dilaukan atau di tunda sampai ada keputusan dari presiden mengenai permohonan grasi dari terpidana tersebut.

Berdasarkan ulasan diatas, maka oknum-oknum polisi tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berlaku, sehingga kami sangat menyesalkan atas insiden dan mengutuk keras penembakan yang menyebabkan almarhum Qidam Alfariski Mofance meninggal dunia di Desa Tobe, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) yang terjadi Kamis (9/4/2020) malam kemarin.

Disamping itu, kami juga meminta Kapolda Sulteng agar menurunkan tim investigasi gabungan untuk menyelidiki peristiwa tersebut, sebab pada tubuh korban ada dugaan penganiayaan berupa ditusuk dan disangkur.

Karena setiap orang yang diduga melakukan kejahatan belum dapat diberikan perlakukan seperti dilakukan oknum polisi, karena belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap .

Kami juga mendesak Kapolda Sulteng menyampaikan keterangan resmi yang jujur dan transparan jika sekiranya perbuatan oknum-oknum polisi yang menembak mati warga masyarakat adalah akibat rasa takut yang berlebihan, sehingga terhadap warga masyarakat tak berdosa harus mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi.

Dan Kami meminta Kapolri untuk mencopot Kapolda Sulteng dan Kapolres Poso apabila ditemukan indikasi dugaan delic by omission dalam pengusutan terhadap oknum-oknum polisi pelaku penembakan dan dugaan penganiayaan.

Selain itu, kami juga meminta DPRD Sulteng agar melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait penembakan warga asal Kabupaten Poso tersebut, serta mengimbau dan mengajak semua elemen masyarakat yang peduli terhadap penegakan hukum dan HAM untuk mengawasi dan mengawal jalannya proses pencarian keadilan dari keluarga korban penembakan, sehingga semuanya terang benderang dan memastikan pelakunya diseret ke Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Serta berharap Komnas HAM Perwakilan Sulteng untuk menurunkan tim investigasi guna menentukan apakah perbuatan penembakan dan penganiayaan terhadap warga tak berdosa itu merupakan kebijakan institusi atau perbuatan personal, dan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran HAM?.

Slogan untuk kami sang pembelah keadilan. Al Is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel (secepat-secepatnya kebohongan berlari maka kebenaran akan selalu dapat mengejar dan mendahuluinya). (*)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya