Senator Fachrul: Dana Desa Tidak Cair Segera Sebaiknya Mendes Diganti

09 April 2020 02:13
Senator Fachrul: Dana Desa Tidak Cair Segera Sebaiknya Mendes Diganti
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi. (Aljawahir/Trans89.com)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi geram dengan kebijakan pemerintah pusat yang hingga saat ini masih ambigu (tidakjelas) dalam mengambil sikap dalam pencairan dana desa (DD).

“Jika dana desa tidak cair segera, sebaiknya Menteri Desa (Mendes) di ganti saja. Pak Menteri jangan kebanyakan selfie dan pencitraan di media,” tegas Fachrul Senator asal Aceh ini di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Pimpinan Komite I ini menyayangkan jika DD tahap pertama baru tersalurkan 32% dari pagu tahap pertama 40% atau 13% dari keseluruhan dana desa tahun 2020 sebesar Rp72 triliun.

“Dana desa bisa digunakan untuk menanggulangi Covid-19. Kita bisa gunakan baik pencegahan maupun penanganan pandemi bahkan untuk logistik bantuan sosial dan bantuan mendesak lainnya. Ini jelas pemerintah kurang masif dan cepat,” ujar Fachrul.

Senator Fachrul menjelaskan, dalam keadaan pencegahan Covid-19, desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam melakukan pencegahan pendemi.

“Semua orang pulang kerumah dan rakyat dihimbau tidak keluar rumah, semuanya berada di dalam tanggungjawab desa, sementara dana desa hingga pertengahan April ini tidak dapat digunakan untuk pencegahan Covid-19,” jelas Fachrul.

Ia menyebutkan, akibat pandemi Covid–19, yang merasakan susah dan menderita itu masyarakat di desa, negara harus hadir di desa dalam menyelamatkan rakyatnya.

“Rakyat di desa-desa menjerit karena mereka membutuhkan bantuan sembako, sementara dana desa yang seharusnya dapat digunakan namun tidak dicairkan oleh pemerintah hingga saat kini,” sebut Fachrul.

Dirinya mengungkapkan, dana desa dibutuhkan untuk direalokasi penggunaannya untuk penanganan dan pencegahan Covid–19 serta padat karya tunai desa (PKTD) sebagai upaya memperkuat daya beli warga.

“Tersendatnya penyaluran dana desa tahap pertama pada April 2020 ini sangat berbahaya, karena kita berada dalam bencana, disaat desa butuhkan untuk realokasi terkait penanganan dan pencegahan Covid–19 serta dipergunakan untuk PKTD,” ungkap Fachrul.

Pimpinan Komite I ini sejak awal sudah mengingatkan bahwa berkaitan dana desa untuk di berikan hak desentralisasi desa dalam mengelolanya.

“Jangan terlalu di ikat dengan aturan-aturan yang menyebabkan dana desa itu akhirnya terlambat,” bebr Fachrul.

Fachrul juga menegaskan, Peraturan Menteri Desa (Permendes) tentang prioritas penggunaan dana desa harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup) untuk mengatur hal–hal yang sama tetapi dengan pertimbangan kebijakan di daerah semakin menghambat dana desa.

“Saya meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) lebih tegas terhadap kepala daerah, jika perlu tahan dana transfer ke daerah jika bupati dan walikota terlibat dalam penghambatan dana desa,” terang Fachrul.

Ia mengatakan, kepala daerah yang belum menetapkan Perbup atau peraturan walikota (Perali) tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, silahkan Mendagri beri hukuman adminstrasi hingga hukuman yang berat.

“Karena itu kelalaian lebih berbahaya dalam keadaan darurat seperti ini,” kata Fachrul.

Lanjut Fachrul, Mendagri Tito Karnavian telah mengeluarkan kebijakan tegas dalam bentuk Instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintahan daerah.

“Harusnya dalam keadaan darurat seperti ini, Mendes dapat mengeluarkan intruksi percepatan dana desa lebih cepat dalam terkait aturan lainnya karena kondisi darurat saat ini,” tambahnya. (Alja/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya