Pansus LKPJ Bupati Pasangkayu, Capaian PAD Tak Signifikan

08 April 2020 23:33
Pansus LKPJ Bupati Pasangkayu, Capaian PAD Tak Signifikan
Suasana rapat pansus LKPJ Bupati Pasangkayu di gedung DPRD Jalan Soekrno, kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Arham Bustaman/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Panitia khusus (pansus) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pasangkayu tahun 2019 gelar rapat di ruang aspirasi gedung DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (8/4/2020).

Rapat pansus LKPj Bupati Pasangkayu tahun 2019 ini membahas sejumlah hal terkait capaian kerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pasangkayu selama satu tahun.

Di antara pembahasan yang paling mencolok yakni pendapatan asli daerah (PAD). PAD daerah tahun ini, kata Wakil Ketua Pansus, Saifuddin A Baso tidak mencapai target.

“Di tahun 2019 lalu juga tidak terlalu menggembirakan. Peningkatan PAD yang dialami tidak signifikan dari tahun sebelumnya,” kata Saifuddin.

Menurut dia, bahkan parahnya, PAD Mamuju Tengah (Mateng) lebih tinggi dari Pasangkayu, padahal banyak terget pajak dan retribusi yang bisa menggenjot PAD.

“Ada sejumlah retribusi jadi pertanyaan pansus, seperti jasa parkir yang diduga tidak masuk kas daerah. Perda ternak juga tak lepas dari soal, karena perda ini sudh cukup lama berlaku tapi dianggap tumpul,” tutur Saifuddin.

Ia menyebutkan, sedangkan ijin mendirikan bangunan (IMB) juga bisa meningkatkan PAD, namun justru terkesan kurang perhatian dari pihak pemerintah daerah.

“Karena itu, dalam waktu dekat, kami akan mengundang Dinas Perdagangan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memberikan penjelasan soal penerimaan PAD,” sebut Saifuddin.

Selain PAD, kata Saifuddin, target pencapaian Dinas Pendidikan dan Olahraga juga tak luput dari sorotan pansus. Pasalnya, diduga tenaga pengajar bersatus aparatur sipil negara (ASN) masih kurang.

“Ke depan, di sarankan pemda membuka penerimaan berskala besar untuk formasi guru. Setelah pembahasan internal ini, tim pansus akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sejumlah pakar dari Universitas Tadulako (Untad) di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng),” katanya.

Sementara menurut Nurlatif, PAD selama ini stagnan, sebab hasil tidak maksimal meski begitu banyak regulasi.

“Soal distribusi tenaga pengajar, ini tidak merata. Sumber penghasilan tenaga honor juga tidak jelas. Sehingga hasil diharapkan tidak bisa maksimal,” tutur Nurlatif politisi PDI Perjuangan ini.

Selain itu, dirinya juga meragukan data kependudukan, karena di beberap tempat tidak terdata, sebab itu di sarankan untuk dilakukan penertiban.

“Di bidang inftrastruktur beranggaran kecil seperti plat deuker yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) juga perlu perhatian. Saya mengusulkan, baiknya hal itu diambil alih pemerintah desa saja,” ujar Latif.

Anggota pansus lainnya, Syukur menyebutkan, gesekan antar guru dengan kepala sekolah (Kepsek) yang menyebabkan proses belajar mengajar tergangu.

“Dampaknya, kualitas pendidikan tidak meningkat, selain karena minimnya guru ASN,” sebut Syukur.

Sekretais Pansus, Herman Yunus menilai LKPJ bupati tak ubahnya laporan pengguna anggaran.

“Hal itu dikarenakan tidak diuraikan pencapaian dalam laporan sebagaimana visi-misi yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kepala daerah,” kata Yunus.

Alasan lain Herman mengungkapkan, LPKJ tidak mempunyai barometer tingkat keberhasilan bupati dalam mewujudkan visi dan misi sperti di bidang pendidikan dan kesehatan.

“20% alokasi dana pendidikan dari APBD tidak ada output yang sudah dihasilkan dan membuat bingung untuk menyimpulkannya. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ako sudah mempunyai cukup alat kelengkapan medis, tapi di sisi lain juga kekurangan sumber daya manusia (SDM),” ungkapnya. (AB/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya