Fraksi KPK DPRD Langkat Sarankan Rp400 Miliar Untuk Penanganan Covid-19

08 April 2020 22:49
Fraksi KPK DPRD Langkat Sarankan Rp400 Miliar Untuk Penanganan Covid-19
Rapat internal Fraksi KPK DPRD Langkat terkait dampak Covid-19 di kantor Sekretariat Fraksi KPK DPRD Langkat di Stabat, Kabupaten Langkat, Sumut. (Heri Putra/Trans89.com)
.

LANGKAT, TRANS89.COM – Partai PKS, PPP dan PKB yang tegabung dalam Fraksi KPK di DPRD Langkat menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat untuk mengalihkan sebahagian anggaran belanja langsung senilai Rp800 miliar itu terhadap penanganan percepatan penanganan corona virus disease (Covid-19) sekitar Rp400 miliar.

Anggaran yang bersumber dari APBD Langkat tahun 2020 ini, Fraksi KPK DPRD Langkat menyetujui sebagian belanja langsung dialihkan untuk bantuan ke warga atas dampak dari pandemi Covid-19 bagi masyarakat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut).

“Fraksi KPK juga menyarankan sebagaian anggaran kegiatan di Sekretariat DPRD Langkat dialihkan untuk penanganan Covid-19 yang sangat berdampak kepada masyarakat Langkat,” kata Aidir Syahputra dalam rapat internalnya di kantor DPRD Langkat, Rabu (8/4/2020).

Pada rapat internal Fraksi KPK itu dihadiri Fatimah, Aidir Syahputra, Azmaliah dari PKS. Kemudian Sucipto, Suwarmin, Husein Siddik Tarigan dari PPP. Serta Dedi dan Arifuddin dari PKB.

Fraksi KPK juga meminta dalam pendataan masyarakat yang akan menerima bantuan harus benar-benar terdata dan layak menerima bantuan.

“Masyarakat yang penerima bantuan ini nantinya harus didata berdasarkan domisili saat ini, dan jangan berdasarkan data KTP atau KK (kartu keluarga) saja, sebab belum tentunya semua warga kita ada memiliki indentitas KTP atau KK,” pinta Sucipto.

Menurut Arifuddin, untuk bantuan kewarga dari dampak Covid -19 ini, bagi warga yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, seperti PKH dan Non PKH (bantuan sembako), agar tidak dimasukkan lagi kedata bantuan dampak Covid 19 dari APBD Langkat.

“Fraksi KPK juga menyarankan, agar bantuan fisik tahun ini kalau bisa sebagian dikurangi untuk dilaihkan ke pananganan Covid 19,” tutur Arifuddin.

Huseni Siddik Tarigan menjelaskan, bantuan pembangunan fisik, baik bersumber dari APBD Langkat, mapun anggaran dana desa (ADD) harus dikurangi.

“Anggaranya itu bisa dialihkan untuk bantuan kewarga dampak dari Covid-19,” jelas Siddik.

Sementara Fatimah mengatakan, di perkirakan masih banyak warga miskin yang belum menerima bantuan PKH dan non PKH.

“Jadi mereka masyarakat yang belum mendapat PKH dan non PKH yang harus dibantu akibat dari dampak Covid-19 ini,” katanya. (Heri/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya