Sepi Pengunjung, 7 Hotel Berbintang di Balikpapan Tutup Serta PHRI Minta Penghapusan Pajak dan Retribusi

10 April 2020 19:00
Sepi Pengunjung, 7 Hotel Berbintang di Balikpapan Tutup Serta PHRI Minta Penghapusan Pajak dan Retribusi
PHRI lakukan pertemuan akibat sejumlah hotel berbintang di Kota Balikpapan menutup sementara operasionalnya pasca mewabahnya Covid-19, berlangsung di Jatra Hotel Superblock, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan, Kaltim. (Mas Ole/Trans89.com)
.

BALIKPAPAN, TRANS89.COM – Sejumlah hotel berbintang di Kota Balikpapan telah menutup sementara operasionalnya pasca mewabahnya corona virus disease (Covid-19), karena sepi pengunjung dan larangan adanya kegiatan.

Pertemuan Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) berlangsung di Grand Jatra Hotel Superblock, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (6/4/2020).

Data PHRI Kota Balikpapan menyebutkan ada 7 hotel yang sementara menutup operasionalnya, seperti .Le Grandeur, Blue Sky Hotel, Swissbel Hotel, Fave Hotel dan Grand Jatra.

Ketua PHRI Kota Balikpapan, Sahmal Ruhip mengatakan, penutupan sementara operasional hotel karena anjloknya pendapatan, setelah sepi tamu yang menginap.

“Kami telah meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menghapus pajak dan retribusi sementara waktu. Kita tetap meminta agar ada penghapusan pajak dan retribusi, karena hilangnya pendapatan disebabkan sepi tamu dan pengunjung hotel,” kata Sahmal.

Menurut dia, akibat penutupan sementara operasional hotel, pemilik hotelpun sementara merumahkan karyawan hingga kondisi normal kembali.

“Tetapi para manajemen hotel masih membayar gaji karyawan yang dirumahkan sehingga kami meminta untuk sementara pajak dan retribusi di hapuskan Pemkot Balikpapan,” tutur Sahmal.

Sementara Direktur Operasional Hotel Platinum, Sugianto menjelaskan, sebenarnya Pemkot Balikpapan bisa memberikan kebijakan menghapus pajak dan retribusi seperti dilakukan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia.

“Seperti Pemda Kabupten Tulung Agung di Jawa Timur (Jatim), memberikan kebijakan penghapusan pajak hingga kondisi normal kembali,” jelas Sugianto.

Dirinya mengungkapkan, pihaknya melakukan penghematan setelah tidak ada tamu maupun pengunjung hotel.

“AC atau lampu kita kurangi untuk lebih efisiensi, karena kita tetap harus membayar gaji karyawan disaat sulit seperti ini,” ungkap Sugianto.

Sebelumnya, Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengakui ada permintaan dari PHRI untuk penghapusan pajak dan retribusi selama wabah virus corona.

“Kami sulit untuk merealisasikannya karena terhambat Peraturan Daerah (Perda),” ujar Walikota Rizal.

Sesuai yang diatur dalam Perda, kata Rizal, pihaknya hanya bisa memberikan kelonggaran waktu membayar pajak dan retribusi bagi pelaku usaha, termasuk menghapus denda jika telah membayar pajak dan retribusi.

“Pemkot Balikpapan sejauh ini telah memberikan kelonggaran bagi hotel, restaurant maupun tempat hiburan malam (THM) untuk membayar pajak dan retribusi selama 6 bulan kedepan, mulai bulan April hingga September 2020,” kata Rizal.

Lanjut Rizal, dalam Perda tidak ada istilah pembebasan (pajak dan retribusi), yang ada adalah penundaan pembayaran.

“Kita lagi bahas betul, supaya kita bisa memenuhi harapan pengusaha, tapi tidak melanggar aturan. Jadi kita lagi coba koordinasikan juga dengan DPRD,” tambahnya. (Ole/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya