DPN Sapu Jagad Soroti Perppu, Kepres dan PP Tahun 2020 Untuk Penanganan Covid-19

04 April 2020 09:21
DPN Sapu Jagad Soroti Perppu, Kepres dan PP Tahun 2020 Untuk Penanganan Covid-19
Sekretariat DPN Sapu Jagad, Tinto Wardani. (Gus Yusuf/Trans89.com)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Sapu Jagad menyikapi kondisi Indonesia disaat corona virus disease (Covid-19) mengingatkan kepada akibat wabah (outbreak) flu burung yang pernah terjadi di Indonesia.

Hal itu membuat negara harus menanggung beban ekonomi sampai Rp5 triliun sehingga berdampak dan mempengaruhi perdagangan dan pariwisata.

Ketua Bidang Politik, Sosial dan Budaya DPN Sapu Jagad, Tinto Wardani mengatakan, langkah yang tepat adalah fokus pada antisipasi penyebaran wabah antar provinsi, regional atau batas negara yang memiliki dampak ekonomi.

“Wabah virus corona menjadi masalah yang memprihatinkan. Selain itu, disinyalir beritanya ribuan pasien yang tertular dan sudah mencapai ribuan korban dari wabah virus corona tersebut. Dan ini terhambat oleh terbatasnya pengetahuan tentang virus corona,” kata Tinto di Sekretariat DPN Sapu Jagad di Jalan Gunung Sahari III, Jakarta Pusat, Jumat (3/4/2020).

Menurut dia, sistem darurat sipil yang sempat di rencanakan pemerintah kurang tepat dimana reinkarnasi menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 yang justru membuat kita teringat kembali terhadap kasus BLBI Gate.

“Bentuk pemerintah saat ini membaca indikasi kesempatan dalam kesempitan ditengah derita rakyat dan harus direvisi,” tutur Tinto.

Ia menjelaskan, terutama karakter virus, model penularan virus dan faktor utama penyebab seseorang terinfeksi.

“Departemen kesehatan juga masih mencari vaksin mana yang paling cocok, dan sampai sekarang belum terbentuk sistem nasional yang menyeluruh mengenai pengendalian penyakit yang bersumber pada binatang (zoonosis) ini,” jelas Tinto.

Dirinya menyampaikan, pemerintah harus melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisa yang semakin menyusut serta peran aktif pemerintah mengawal pendistribusian bahan-bahan pokok seluruh Indonesia dan menindak tegas para tengkulak yang menimbun sembako.

“Sektor tersebut terimbas wabah virus corona. Virus corona termasuk ancaman penyakit menular yang mewabah pada hewan. Proses penyebaran virus corona yang cepat juga dapat mengganggu stabilitas negara,” papar Tnto.

Lanjut Tinto, Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 tahun 2020 terlalu kaku, karena hanya memutuskan corona sebagai wabah, dimana seharusnya ada Intruksi Presiden (Inpres) keterlibatan negara dalam peran aktif di global health security agenda (GHSA/agenda keamanan kesehatan global) untuk pencegahan penyebaran virus secara masif.

“Aturan pendukung tersebut guna mensejahterakan dokter dan perawat kedepannya, sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 perlu aturan tindakan teknis agar tidak membuat masyarakat kehilangan budaya luhur,” tambahnya. (Gus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya