Pro Kontra Wacana Pemotongan Gaji ASN Untuk Penanganan Covid-19 di Pasangkayu

03 April 2020 02:22
Pro Kontra Wacana Pemotongan Gaji ASN Untuk Penanganan Covid-19 di Pasangkayu
Dewan Kehormatan Fraksi Pasangkayu Muh Iqbal Al Islami. (Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Merebaknya wabah corona virus disease (Covid-19) membuat pemerintah baik pusat hingga daerah membuat berbagi langkah dalam penangan pencegahan Covid-19.

Seperti halnya di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), baru-baru ini DPRD Pasangkayu mengundang Ketua Tim Gugus Tugas Penangan Pencegahan Covid-19 Pasangkayu, Firman untuk lakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait langkah-langkah penangan pencegahan Covid-19 di wilayah Kabupaten Pasangkayu.

Dalam RDP tersebut, Firman mewacanakan akan memotong gaji aparatur sipil negara (ASN) untuk menutupi kekurangan anggaran persiapan pencegahan corona, namun hal itu terjadi pro kontra dari berbagai kalangan.

“Itu belum dilakukan, masih akan dirapatkan, sebab itu baru sebatas wacana,” singkat Firman yang juga menjabat Sekda Kabupaten Pasangkayu ini.

Anggota DPRD Pasangkayu, Herman Yunus menyampaikan keberatan jika wacana itu dilakukan, sebab masih banyak pos anggaran lain yang bisa dialihkan untuk mendanai penanganan corona ini.

“Selain dana hari ulang tahun (HUT) Pasangakayu senilai Rp1,8 miliar, ada dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangun fisik yang tidak terlalu mendesak, juga bisa dialihkan,” papar Yunus.

Menurut dia, wacana ini cukup membebani ASN, anggaran HUT Pasangakayu dan anggaran pilkada itu lebih baik dialihkan ke sini (penanganan corona).

“ASN kebanyakan memiliki keluarga dan kebutuhan lain, sehingga tidak wajar jika gaji mereka dipangkas untuk menutupi penanganan kasus corona. Namun saya tak melarang jika ada ASN yang suka rela ingin membantu, tapi bukan suatu kewajiban,” tutur Herman.

Sementara Ketua DPRD Pasangkayu, Alwiaty lebih setuju jika pemda melakukan donasi terbuka, sebab itu tidak mengikat.

“Tingkat penghasilan ASN tidak merata. Sebab sebagian besar ASN bergaji pas-pasan untuk keluarga, tentu menjadi berat bila dibebankan Rp50 ribu tiap bulan,” ujar Alwiaty.

Ia menjelaskan, beda halnya ASN yang punya usaha sampingan, sehingga mendapatkan penghasilan lebih, karena potongan Rp50 ribu itu pasti dirasa kecil.

“Meski ini masih wacana, tapi kami selaku DPRD mengingatkan pemda mencari opsi lain. Kami lebih menyarankan pemda melakukan open donasi (donasi terbuka), karena tidak mengikat,” jelas Alwiaty.

Senada, ketua Komisi I DPRD Pasangkayu, Andi Enong juga menyesalkan wacana ini. Sebab, kata dia, ini mencemaskan bagi sebagian ASN golongan rendah.

“Jikapun itu dilakukan, maka nilainya masing-masing ASN tidak disamaratakan, pasalnya, golongan ASN berbeda tingkatan, sehingga penghasilan juga bertingkat. Pangkat dan golongan tiap ASN pasti beda, gaji dan tunjangan juga beda. Bagi golongan I itu berat, tapi bagi golongan IV pasti itu tidak seberapa,” kata Andi Enong.

Anggota DPRD Pasangkayu lainnya, Arfandi Yaumil sepakat soal wacana tersebut dan itu tidak dipaksakan, sebab pemerintah tidak punya hak.

“Tidak boleh semena-mena memotong gaji ASN. Bagi yang mau tidak mengapa dan jika enggan tidak dipaksakan. Anggota DPRD tidak berhak bertahan. Itu hak ASN sebagai wujud simpatik terhadap bencana kemanusiaan ini,” ujar Arfandi.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Pasangkayu, Saifuddin Andi Baso berpendapat, untuk menyikapi wacana ini yang bermula dari Ketua Umum Korpri, Zudan Arif Fakrulloh dan tak keberatan jika ini dilakukan sebagai sumbangsih dari ASN bagi penanganan pencegahan corona.

“Sebab selain gaji pokok, ASN juga menerima TPP (tambahan penghasilan pegawai). Tapi yang lebih penting saya berharap kepada pemda agar memanfaatkan dana tanggap darurat yang melekat pada Badan Penanggulangan Bencan Daerah (BPBD),” urai Saifuddin.

Anggota DPRD Pasangkayu Nasruddin juga sepakat dengan kedua sejawatnya di DPRD Pasangkayu itu, namun perlu melihat tren kasus corona sebelum melakukan langkah seperti itu.

“Tapi jika kondisi mendesak, maka semua opsi akan dipertimbangkan, termasuk pemotongan gaji ASN dan pemanfaatan anggaran UAS (ujian akhir semester) serta HUT Pasangkayu,” sebut Nasaruddin.

Terpisah, Dewan Kehormatan Fraksi Pasangkayu Muh Iqbal Al Islami meminta kepada pemerintah dengan melihat keadaan daerah yang di alami bersama adanya musibah Covid-19.

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Dan kita tahu pada April HUT Kabupaten Pasangkayu, dimana anggarannya cukub besar. Tetapi adanya wabah Covid-19 ini sehingga itu mungkin akan di undur. Maka dari itu alangkah baiknya anggaran tersebut di alihkan ke penaganan Covid-19,” pinta Iqbal di Pasangkayu, Kamis (2/4/2020).

Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang sangat urgen, sehingga Fraksi meminta aggaran tersebut dialihkan dalam penangganan Covid-19.

“Anggaran tersebut semisal untuk sembako masyarakat dan perlengkapan perlengkapan alat tim medis serta memperhatikan kesejahteraan tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan covid 19 ini. Fraksi menganggab tidak ada hal yang paling penting adalah ini menjadi peerhatian kita bersama terkhusus Pemkab Pasangkayu. (Ab/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya