Proyek Jalan Salutambung-Urekang Sekitar Rp9 Miliar, LAK Sulbar Duga Terjadi Persekongkolan Dalam Proses Penunjukan PT APM

22 March 2020 00:25
Proyek Jalan Salutambung-Urekang Sekitar Rp9 Miliar, LAK Sulbar Duga Terjadi Persekongkolan Dalam Proses Penunjukan PT APM
Proyek peningkatan ruas jalan Salutambung-Urekang Kabupaten Majene yang melekat di Dinas PUPR Sulbar. (Adhy Putra Siregar/Trans89.com)
.

MAMUJU, TRANS89.COM – Mesti pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar) telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek peningkatan ruas jalan Salutambung-Urekang Kabupaten Majene yang melekat di Dinas Pekerjaaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR) Sulbar dengan pagu Rp9.500.000.000,00 di APBD tahun 2018 atas dugaan penyalahgunaan uang muka yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan dana yang merugikan keuangan negara Rp1,5 miliar.

Namun penggiat anti rasuah di Sulbar, yakni Ketua LSM Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulbar meminta kepada pihak Kejati Sulbar agar segera mengembangkan kasus tersebut untuk segera melakukan penyelidikan.

“Pasalnya, pada pasca pemutusan kontrak proyek tersebut tetap dijalankan ditandai dengan adanya berita acara penunjukan penyedia jasa kepada PT Ayunda Putri Mandiri (APM) sebagai pelaksana pekerjaan lanjutan,” ujar Ketua LAK Sulbar, Muslim Fatillah Aziz di Mamuju, Sabtu (21/3/2020).

Ia mengatakan, Riri Gosse sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) keliru dalam menerapkan Peraturan Presiden (Pepres) dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ), karena PT Ayunda Putri Mandiri tidak masuk dalam peserta lelang proyek ruas jalan Salutambung-Urekang tahun 2018.

“Jadi, PT Ayunda Putri Mandiri tidak bisa dikategorikan sebagai pemenang cadangan (kedua), karena pengumuman paket lelang proyek peningkatan ruas jalan Salutambung-Urekang Kabupaten Majene tersebut hanya menyisahkan pemenang tunggal saja, yakni PT Samarinda Perkasa Abadi,” kata Muslim.

Dirinya menyebutkan, dasar hukum Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan metode penunjukan langsung (PL) penyedia jasa kepada PT Ayunda Putri Mandiri sebagai pelaksana lanjutan tidak kuat. Seharusnya pihak dinas terkait menyerahkan kembali sisa anggaran pemutusan kontrak tersebut ke Pokja ULP untuk diproses lelang kembali dan dinas tidak dilakukan hal tersebut.

“Patut diduga kuat telah terjadi persekongkolan antara KPA dan Pokja ULP, sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang di dalam proses penunjukan penyedia jasa, dimana dalam pelaksanaan lanjutan kontruksipun pihak penyedia jasa tidak bisa menyelesaikan kegiatan tersebut, masih tersisa Rp3 miliar lebih dari anggaran Rp6 miliar di tahun yang sama yakni tahun 2018,” sebut Muslim.

Menurut dia, kami dari LAK Sulbar konsisten akan mengawal terus kasus ini sampai tuntas dan meminta kepada pihak Kejati Sulbar agar segera mengembangkan penyelidikannya, jangan hanya terfokus pada penggunaan uang muka saja, karena proses kelanjutan proyek tersebut pada pasca pemutusan kontrak sangat penting untuk ditelusuri.

“Pertama, Pokja menunjuk langsung PT Ayunda Putri Mandiri sebagai penyedia jasa dalam lanjutan proyek tersebut. Kedua, Gubernur menunjuk Riri Gosse sebagai KPA karena diketahui pada saat itu Kepala dinas (Kadis) PUPR Sulbar tidak berhalangan. Patut diduga kuat Gubernur telah mengintervensi kegiatan proyek ruas jalan Salutambung-Urekang tahun 2018 tersebut,” tutur Muslim.

Lanjut Muslim, Kejati Sulbar jangan hanya menutup mata, segera lakukan penyelidikan dan bawah ke meja hijau para calon tersangkanya.

“Jangan biarkan para koruptor semakin merajalela di bumi Mandar yang Malaqbiq ini di atas penderitaan rakyat yang semakin terhimpit pedih akibat himpitan ekonomi,” tegas Muslim.

Dikonfirmasi terpisah, Riri Gosse mengatakan bukan dirnya yang menunjuk PT Ayunda Putri Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan lanjutan proyek Salutambung-Urekang, melainkan Pokja ULP, karena bukan Bidang atau Dinas yang melakukan proses lelang.

“Saya juga belum masuk di Binamarga waktu itu, masih pak Esri Silo yang melanjutkan waktu telah diputuskan kontrak (proyek Sjalan Salutambung-Urekang),” kata Riri.

Riri menyebutkan, tidak ada yang salah, semua sesuai aturan sebelum proses penunjukan penyedia tersebut berjalan, terlebih dahulu dirinya konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, maka kemudian ditunjuklah pemenang cadangan untuk melanjutkan sisa anggaran proyek ruas jalan Salutambung-Urekang tersebut untuk dilanjutkan.

“Semua berjalan sesuai aturan, kalau mau lebih jelasnya konfirmasi langsung ketua Pokja-nya yaitu Satwan, karena dia yang lakukan proses penunjukan penyedia atas proyek Salutambung-Urekang tahun 2018 tersebut, sebut Riri.

Sementara itu Praktisi Hukum di Mamuju, Kamiruddin Al Islam P mengungkapkan, pada saat pihak penyedia bermasalah yang kemudian berakhir pada pemutusan kontrak, maka pihak Dinas terkait dapat menunjuk penyedia jasa cadangan dalam lelang pengadaan barang dan jasa.

“Penunjukan penyedia jasa selanjutnya berasal dari pemenang lelang cadangan. Jika tidak ada pemenang lelang cadangan, dapat ditunjuk penyedia jasa yang mampu melaksanakan kegiatan itu. Tentunya diutamakan berasal dari peserta lelang kegiatan tersebut,” ungkap Kamiruddin yang akrab disapa Memet.

Lanjut Memet, tapi yang didahulukan adalah penyedia yang dinyatakan sebagai (pemenang) cadangan atau urutan kedua setelah pemenang yang lalu.

“Jadi prosedurnya seperti itu, bisa dilakukan pelelangan ulang dengan catatan tidak ada pemenang cadangan dan waktu pekerjaan masih memungkinkan,” tambahnya. (Adhy/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya