АНМI Kembali Unjuk Rasa Depan Istana Negara Tolak Omnibus Law Sambil Bakar Spanduk dan Ban Bekas

21 March 2020 02:18
АНМI Kembali Unjuk Rasa Depan Istana Negara Tolak Omnibus Law Sambil Bakar Spanduk dan Ban Bekas
Aliansi Mahasiswa Hukum Indonesia (АНМI) kembali unjuk rasa dalam rangka menolak keseluruhan RUU Omnibus Law, berlangsung di area Taman Pandang depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. (Bagus Prasetyo/Trans89.com)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Aliansi Mahasiswa Hukum Indonesia (АНМI) kembali unjuk rasa diikuti 12 orang peserta aksi dipimpin Abdul Gofur dalam rangka menolak keseluruhan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, berlangsung di area Taman Pandang depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, copot Dirut Bank DKI, AHMI menolak Omnibus Law.

Orasi Abdul Gofur mengatakan, beberapa hari ini kita ketahui bersama, bahwa kita dikejutkan oleh RUU Omnibus Law yang mana sudah menjadi isu yang begitu krusial atau sedang diperbincangkan oleh pemerintah dan DPR RI, bahkan sudah menjadi polemik besar bagi bangsaIindonesia, karena mengandung kontroversi yang begitu meluas sampai kepada masyarakat secara keseluruhan.

“Sehingga hal itu banyak mendapat dukungan maupun penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat, baik itu dari LSM, OKP begitu pun dari mahasiswa,” kata Gofur.

Menurut dia, berangkat dari situlah kami yang tergabung dalam АНМI hadir untuk bagaimana memberikan narasi serta pikiran kami kepada pemerintah dan DPR RI, bahwa sebelum kami memberikan statemen, sudah ada pembahasan atau kajian mendalam di internal AMHI itu sendiri, bahwa ada banyak sekali kekacauan ketika RUU Omnibus Law ini disahkan.

“Kami juga melihat dari berbagai sudut pandang, bahwa hadirnya Omnibus Law ini secara tidak langsung menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, terlebih lagi kepada pihak buruh atau pekerja, yang mana ada RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka ini,” tutur Gofur.

Ia menjelaskan, jika kita lihat kembali penggunaan konsep Omnibus Law ini, menurut kami, sepertinya tidak mampu menjawab persoalan tumpang tindih aturan perundang-undangan di Indonesia.

“Masalahnya lagi, apakah konsep Omnibus Law ini bisa diterapkan di Indonesia yang menganut sistem civil law (hukum perdata) Eropa Kontinental (Benua Eropa). Kemudian apakah pemerintah dan DPR RI sudah memikirkan secara matang apa yang terjadi ketika RUU itu disahkan, karena konsep ini juga dikenal dengan Omnibus Bill (tagihan) yang sering digunakan di negara yang menganut sistem common law (hukum adat) seperti Amerika dalam membuat regulasi (aturan),” jelas Gofur.

Dirinya menyebutkan, regulasi ini kemudian dijadikan sebagai satu konsep untuk membuat Undang-undang (UU) baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus.

“Maka sebelum UU di paripurnakan dan dimasukan ke Lembaran Berita Negara (LBN), maka perlu adanya sosialisai lebih lanjut dan mendengarkan pendapat dari pada aliansi-aliansi yang tergabung dalam lingkup negara demokrasi,” sebut Gofur.

Karena di dalam negara demokrasi, kata Gofur, masyarakat berhak mengetahui apa yang dikerjakan lembaga-lembaga pemerintah, serta memiliki hak untuk turut berpartisipasi dalam jalannya roda pemerintahan.

“Seperti yang terjadi dalam penyusunan Omnibus Law, pemerintah justru menyampingkan aspirasi publik yang seharusnya dalam konstruksi negara hukum, keterbukaan menjadi hal penting, itu yang membuat kami begitu sangat kecewa, karena dalam pengajian tidak ada sistem partisipasi dari terkait,” katanya.

Gofur mengungkapkan, ada begitu banyak sekali UU yang bertentangan serta merenggut hak menghapus cuti khusus atau izin tak masuk (kerja) saat haid hari pertama bagi perempuan, dimana dalam UU ketenagakerjaan, aturan tersebut tercantum dalam pasal 93 huruf a.

“Selain itu, juga diusulkan dihapus izin atau cuti khusus menikah, menikahkan, menghitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia (Huruf b), dan pada akhirnya hak buruh bagi perempuan semakin jauh dari mendapatkan hak kesehatan reproduksinya,” ungkapnya.

Massa aksi kemudian membakar spanduk dan ban motor bekas di area Taman Pandang depan Istana Negara. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya