Gerakan Mahasiswa Untad Tolak Omnibus Law

20 March 2020 18:05
Gerakan Mahasiswa Untad Tolak Omnibus Law
Gerakan Mahasiswa Untad (GMU) unjuk rasa mengangkat isu gagalkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, berlangsung depan Kantor DPRD Sulteng, Jalan Samratulangi, Kota Palu. (Anto Zulyanto/Trans89.com)
.

PALU, TRANS89.COM – Gerakan Mahasiswa Untad (GMU) unjuk rasa diikuti sekitar 40 orang peserta aksi dipimpinan Zidan mengangkat isu gagalkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, berlangsung depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Jalan Samratulangi, Kota Palu, Kamis (19/3/2020).

Massa aksi membawa pamflet tuntutan bertuliskan, rakyat butuh tanah bukan investasi, tolak RUU Cipta Kerja, sahkan RUU PKS, tarik militerisme dari tanah Papua, pembangunan butuh AMDAL (analisis mngenai dampak lingkungan), Omnibus Law tidak konstitusional, buka seluas-luasnya demokrasi kampus, wujudkan kampus yang bebas dari pelecehan seksual, lindungi hak-hak perempuan dalam bekerja, segera patuhi hak-hak bagi penyintas Sulawesi Tengah, wujudkan pendidikan gratis ilmiah demokratis dan mengabdi kepada rakyat, stop kemersialisasi didunia pendidikan, cabut SK drop out terhadap 4 mahasiswa UNKHAIR.

Orasi Zidan mengatakan, berdasarkan prtumbuhan ekonomi yang hanya 5,02% ditahun 2019, Presiden RI pernah mengatakan bahwa tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi, dan siapa yang menghambatnya akan dikejar (14/7/19).

“Karena dari itu, Jokowi berjanji akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 7%, dari itu prioritas pemaintah 5 tahun kedepan salah satunya adalah memunculkan daya saing sepati apa yang dikatakan Jokowi dalam wawancaranya (23/10/19). Untuk itu kemudian Jokowi konsep Omnibus Law sebagai bentuk kebijakan dalam regulasi,” kata Zidan.

Menurut dia, melalui Omnibus Law ini pemerintah melakukan pemangkasan, menyatukan beberapa regulasi menjadi satu, sehingga ini diupayakan untuk memudahkan investasi asing masuk ke Indonesia, dalam hal ini yang merupakan negara yang agraris justru akan berubah bisnis melalui Omnibus Law.

“Maraknya investasi yang akan masuk apabila Omnibus Law ini disahkan, maka akan mengancam kelestarian alam akibat adanya deforestasi, konversi, bahkan tidak menutup kemungkin intimidasi terhadap rakyatpun akan terjadi. Yang dikatakan Menteri Agaria dan Tata Ruang/Kepala BPN menjelaskan rencana penghapusan IMB dan AMDAL (12/11/19), hal ini justru membuktikan bahwa pemerintah hari ini memperdulikan pertumbuhan ekonomi tapi justru mengabaikan lingkungan,” tutur Zidan.

Ia menjelaskan, data Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, bahwa terjadi penyusutan lahan pertanian dari 7,75 juta hektar menjadi 7,1 juta hektar ditahun 2018, tidak hanya penyusutan lahan pertanian, konversi lahan dari persawahan ke perkebunan kelapa sawit dan pembangunan lainnya, tapi tercatat sebanyak 410 konflik agaria yang sepanjang 2018.

“Diperiode Jokowi sendiri, sedikitnya l.769 konflik agaria, baik dari antara warga dengan swasta, warga dengan warga, warga dengan pemerintah, warga dangan BUMN, bahkan warga dengan aparat keamanan. Semua hal ini karena investasi yang selalu diagungkan, namun dalam aspek keadilan pemerintah sama sekali tidak berpihak pada masyarakat,” jelas Zidan.

Dirinya menyebutkan, Omnibus Law justru bukanlah soslusi terbaik dalam melakukan pertumbuhan ekonomi nasional karena adanya investasi akan mangancam hilangnya lahan-lahan pertanian.

“Dalam RUU Omnibus Law sama sekali tidak pro terhadap buruh itu sendiri, dimana upah bahkan hari kerja buruh sama sekali tidak dikatakan mampu mensejahterakan buruh di negeri ini. Adanya Omnibus Law mencederai pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandúng didalmnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” sebut Zidan.

Massa aksi ditemui Humas DPRD Sulteng, G Mardiyanto menyampaikan bahwa tuntutan tersebut akan disampaikan kepada anggota DPDR Provinsi Sulteng.

“Kami terima tututan massa aksi untuk kami sampaikan ke anggora DPRD, namun saat ini seluruh anggota DPRD Sulteng sedang tidak berada di kantor,” paparnya. (Anto/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya