Fasilitasi Sengketa Lahan Perusahaan Dengan Masyarakat, Pemda dan Polres Matra Rapat Bersama

18 March 2020 18:12
Fasilitasi Sengketa Lahan Perusahaan Dengan Masyarakat, Pemda dan Polres Matra Rapat Bersama
Pemda bersama Polres Matra rapat bersama dalam memfasilitasi sengketa lahan perusahaan dengan masyarakat di Dusun Saluraya, di ruang rapat Sekda, Jalan Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Andi/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pasangkayu laksanakan rapat untuk memfasilitasi masyarakat dengan perusahaan PT Pasangkayu dalam sengketa lahan yang kunjung usai.

Rapat yang dipimpin lansung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasangkayu, Firman dihadiri Kapolres Mamuju Utara (Matra) AKBP Leo H Siagian, pihak PT Pasangakyu Offier Paath, Kepala Desa (Kades) Gunung Sari I Nyoman Sukaryawan, dan perwakilan masyarakat, dilaksanakan diruang rapat Sekda, Jalan Soekarno, Kabipaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (18/3/2020).

Adapun sengketa luas lahan yang diklaim masyarakat Dusun Saluraya mencapai 87 hektar (Ha) dengan rincian di Afdeling Kilo 1 seluas 23 Ha, Afdeling Kilo 2 seluas 42 Ha dan Afdeling Kilo 4 seluas 22 Ha.

Dalam arahannya, Sekda Pasangkayu Firman menyampaikan, rapat atau pertemuan ini merupaka rapat fasilitasi sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat. Dan tentu yang diinginkan bagaimana menemukan pandangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan.

“Kita berharap, dalam rapat ini bisa melahirkan jalan keluar perselisihan masalah lahan antara pihak perusahaan dengan masyarakat,” papar Firman.

Dalam tuntutannya, mewakili masyarakat Dusun Saluraya Itje menuturkan, dengan diakuinya PT Pasangkayu lahan tersebut masuk dalam hak guna usaha (HGU) perusahaan menimbulkan keresahan sebahagian warga Dusun Saluraya.

“Harapan kami saat ini sudah tidak ada. Adanya perusahaan PT Pasangkayu yang mengakui lahan tersebut masuk dalam HGU sehingga kami bingung. Sejak kapan lahan ini masuk HGU. Kami masyarakat sudah turun temurun tidak pernah meninggalkan Dusun Saluraya,” tutur Itje.

Ia meminta kepada pihak pemerintah dengan adanya persoalan ini agar memperhatikan kehidupan masyarakat di Dusun Saluraya yang juga butuh makan.

“Pemerintah dalam hal ini harus memikirkan kehidupan masyarakat di Dusun Saluraya ketika masalah ini akan berlarut-larut. Kami mengklaim bahwa lahan yang saat ini dikelola oleh PT Pasangkayu tersebut merupakan lahan ulayat atau adat yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang kami,” pinta Itje.

Pada kesempatan yang sama, masyarakat Dusun Salu raya Markus mengungkapkan, bahwa masyarakat dalam hal ini bukannya mau berbenturan dengan perusahaan, tetapi bagaimana cara masyarakat bisa hidup berdampingan dengan pihak perusahaan.

“Kami warga Dusun Saluraya ingin damai, nyaman dan saat ini kami mau diatur dan mau difasilitasi dengan pihak perusahaan,” ungkap Markus.

Sementara Community Development Officer (CDO) PT Pasangkayu, Ofier Paath mengatakan, berdasarkan data perusahaan, sejak replanting tahun 2015, ada beberapa Blok 1, 2, 3 dan 4 sudah di tanami di Tahun 2016.

“Pada bulan Agustus 2018, perusahaan sempat melakukan perawatan, namun sempat dihalangi oleh masyarakat,” kata Ofier.

Menurut dia, pihak perusahaan juga melakukan penawaran-penawaran kepada masyarakat setempat untuk melakukan pekerjaan, dengan maksud mempekerjakan sesuai dengan keahlian masing-masing masyarakat, dengan permintaan ke masyarakat untuk tidak menghalangi saat perusahaan memanen.

“Tetapi ketika kami tawari pekerjaan, namun masyarakat Dusun Saluraya mayoritas meminta lahan,” tutur Ofier.

Pada kesempatan terakhir, Kapolres Matra AKBP Leo H Siagian menyimpulkan, bahwa perusahaan agar lebih bermasyarakat kepada masyarakat Dusun Saluraya.

“Adapun kesepakatan hari ini, adalah membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat Dusun Saluraya. Apabila belum memiliki keahlian, nanti akan dibimbing oleh perusahaan,” ujar Kapolres AKBP Leo.

Kapolres berharap, agar masyarakat tidak melakukan pendudukan lahan, serta tidak boleh melarang karyawan PT Pasangkayu Pasangkayu untuk panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

“Kami meminta agar pihak perusahaan diminta untuk melakukan bimbingan kepada masyarakat Saluraya untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia (SDM). Karena minggu depan, Pemda Pasangkayu bersama Polres Matra akan meninjau hasil kesepakatan antara masyarakat. Apakah semua kesepakatan hari ini berjalan atau tidak terutama dalam hal peningkatan SDM,” tutup Kapolres. (Ndi)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya