Tolak Omnibus Law, GERAM Unjuk Rasa di Kantor DPRD Sulbar

17 March 2020 15:43
Tolak Omnibus Law, GERAM Unjuk Rasa di Kantor DPRD Sulbar
Aliansi Gerakan Masyarakat Mamuju (GERAM) unjuk rasa tolak Omnibus Law di kantor DPRD Provinsi Sulbar, Jalan Abd Malik Pattana Endeng, Kabupaten Mamuju. (Roy Childri/Trans89.com)
.

MAMUJU, TRANS89.COM – Massa Aliansi Gerakan Masyarakat Mamuju (GERAM) berkumpul di Pendopo Lapangan Ahmad Kirang untuk selanjutnya unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Jalan Abd Malik Pattana Endeng, Kabupaten Mamuju, Senin (16/3/2020).

Aksi Aliansi GERAM menolak Omnibus Law dengan tema, ‘Omnibus Law logika hukun yang gagal, pukul balik neoliberalisme dan kapitalisme’, diikuti sekitar 50 orang peserta aksi dipimin Edy.

Elemen yang tergabung dalam Aliansi GERAM, GMNI, GMK, PMII, IMM, FPPI PIMKOT, KOMKAR, MAPER, PMA PASANGKAYU, GEPMAKAER, GEPMA Aralle, PERMAHI, BEM HUKUM, BEM TEKNIK 1.

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, Gerakkan Masyarakat Mamuju tolak Omnibus Law logika hukun yang gagal, pukul balik neoliberalisme dan kapitalisme. Naikkan upah buruh, kami butuh bus sekolah bukan Omnibus Law.

Massa aksi lakukan orasi sambil membagikan selembaran dibacakan Edy menuntut untuk menolak sepenuhnya Omnibus Law yang di buat Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait tentang kesosialan, ketenagakerjaan, pertanahan, pajak dan pendidikan.

“Omnibus Law logika hukum yang gagal, pukul balik neoliberalisme dan kapitalisme,” ujar Edy.

Menurut dia, Omnibus Law tidak berpihak kepada rakyat dan rakyat Mamuju menolak Omnibus Law sepenuhnya.

“Dalam rancangan RUU tersebut memangkas hak buruh, melegitimasi eksplotasi sumber daya alam (SDA), monopoli rakyat, komersial pendidikan serta lepasnya tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan rakyat,” tutur Edy.

Ia menyebutkan, berbgai hak buruh uang pesangon, cuti haid dan jaminan sosial di hapus.

“Omnibus Law akan di terapkan kepada rakyat itu termasuk penindasan bagi rakyat dan membunuh rakyat,” sebut Edy.

Orasi Wandi mengatakan, RUU ini juga melegitimasi eksploitasi SDA dengan menghampus analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang selama ini jaring pengaman bagi kelestarian lingkungan, dimana penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB) malah di muat dalam klausul RUU cipta kerja.

“SDA yang ada di Sulbar khususnya di Mamuju sudah di kuasai oleh investor asing, dimana investor asing sangat di permudah dalam pengelolahannya oleh pemerintah yang ada di Sulbar,” kata Wandi.

Dirinya mengungkapkan, Ominbus Law sudah gagal dan tidak memihak rakyat bahkan menindas rakyat.

“Omnibuslaw sudah lebih bahaya dari pada virus corona yang berkembang saat ini dan berbahaya untuk rakyat,” ungkap Wandi.

Massa aksi di temui Anggota DPRD Sulbar, Syahril Hamdani menyampaikan, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan merupakan kepentingan publik dan sangat perlu untuk diapresiasi.

“Perlu kami sampaikan bahwa bukan hanya di Mamuju yang resah terkait RUU Omnibus Law, tetapi juga ditempat lain,” kata Syahril.

Lanjut Syahril, Sulbar ini adalah harga mati untuk kita perjuangkan bersama, dimanapun aspirasi itu bergejolak, maka DPRD Sulbar akan siap untuk memperjuangkan.

“Jika diminta secara pribadi untuk mewakili secara kelembagaan, maka saya menyatakan tidak bisa, sebab dalam pengambilan keputusan itu harus sesuai mekanisme. Tetapi saya bersedia untuk menampung seluruh aspirasi yang disampaikan untuk saya teruskan ke seluruh anggota DPRD Sulbar,” tambahnya. (Roy/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya