Aksi Kamisan Kaltim Tolak Omnibus Law

14 March 2020 17:48
Aksi Kamisan Kaltim Tolak Omnibus Law
Kamisan Kaltim gelar aksi dengan tema, 'Mahakam memanggil gagalkan Omnibus Law', berlangsung di dermaga depan kantor Pemprov Kaltim, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda. (Mas Ole/Trans89.com)
.

SAMARINDA, TRANS89.COM – Kamisan Kaltim gelar aksi diikuti sekitar 50 orang peserta aksi dipimpin Kahar Al Bahri alias Oca dengan tema, ‘Mahakam memanggil gagalkan Omnibus Law’, berlangsung di dermaga depan kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Kamis (12/3/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, reformasi di korupsi, Aksi Kamisan Kaltim, gagalkan Omnibus Law.

Orasi Kahar Al Bahri alias Oca mengatakan, sejak september 2019 kita sudah membahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang dimana ini merupakan RUU yang dapat menindas kaum buruh.

“Jika nanti RUU Omnibus Law disahkan, maka nanti kaum buruh akan seenaknya di pecat oleh pengusaha-pengusaha yang ada tanpa adanya pesangon,” kata Kahar.

Menurut dia, ketika Omnibus Law diteruskan, maka para buruh perempuan akan mudah dilecehkan secara seksual, karena mereka mempunyai kekuatan yang dapat menindas para buruh.

“Mari kita sama-sama menggagalkan RUU Omnibus Law, jangan sampai ini terleralisasi, jika ini sempat di sahkan, maka ini akan menyengsarakan kaum buruh di Indonesia,” tutur Kahar.

Ia menjelaskan, kita disini bukan tanpa sebab, tetapi keadaanlah yang menyebabkan kita harus turun ke jalan untuk memperjuangkan kaum buruh yang saat ini nantinya akan tertindas.

“RUU Omnibus Law menjadikan suatu landasan yang baru bagi pengusaha-pengusaha yang ada untuk menindas para buruh, dikarenakan peraturan-peraturan yang ada di dalamnya memihak kepada para pengusaha dan tidak ada satupun peraturan yang memihak para buruh<‘ jelas Kahar.

Dirinya menyebutkan dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja disebutkan, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya melampaui 12 bulan.

“Seharusnya kalau buruh mengalami kecelakaan kerja jangan di PHK (pemutusan hubungan kerja). Jadi ini konsekuensi dari liberalisasi ekonomi, juga di dalamnya bisa saja relokasi produksi ke wilayah dengan upah yang murah, kerusakan alam dan sebagainya,” sebut Kahar.

Lanjut Kahar, dengan adanya RUU Omnibus Law mempermudah pengusaha asing untuk bekerja dan memperpanjang usaha mereka di Indonesia.

“Hal itu membuat tenaga kerja lokal dapat tersingkirkan, padahal tenaga kerja asing (TKA) ada uang non skil namun tetap di pekerjakan,” tambahnya. (Ole/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya