ADKASI Temui Wapres, Minta Omnibus Law Tak Hilangkan Otonomi Daerah

13 March 2020 22:31
ADKASI Temui Wapres, Minta Omnibus Law Tak Hilangkan Otonomi Daerah
Ketua ADKASI, Lukman Said saat temui Wapres RI, Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. (Humas ADKASI)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin menerima kunjungan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI).

Ketua Umum (Ketum) ADKASI, Lukman Said mengatakan, kunjungannya ke Wapres tersebut membicarakan Omnibus Law Cipta Kerja.

“Kami datang terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Kabupaten se-Indonesia akan memberikan masukan kepada negara sebelum disahkan DPR RI tentang kelemahan RUU Omnibus Law. Tapi pada prinsipnya, kami mendukung RUU Omnibus Law,” ujar Lukman di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020).

Tetapi Lukman mengatakan pihaknya memberikan masukan bagi RUU tersebut dan meminta agar RUU tersebut tidak mengambil kebijakan otonom daerah.

“Masukan utamanya itu jangan sampai mengambil kebijakan otonomi daerah (Otoda),” kata Lukman yang juga anggota DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar) ini.

Selain itu, Lukman meminta agar izin lingkungan hidup bagi pengusaha tidak dicabut, karena saat ini banyak pengusaha yang telah mendirikan perusahaan.

“Kedua, jangan sampai dalam draf tentang tenaga kerja itu ada dalam satu pasal mengatakan bahwa tidak ada lagi izin lingkungan hidup bagi para pengusaha, itu tidak boleh. Bagaimana caranya tidak ada izin lingkungan, ada izin (lingkungan) aja menjadi-jadi itu perusahaan, bagaimana kalau dihilangkan,” tegas Lukman melalui pres rilis tertulisnya di terima Redaksi.

Menurutnya, diriny juga meminta tetap adanya izin dari Bupati terkait replanting perkebunan kelapa sawit, sebab selama ini kami tidak mendapatkan hasil dari perkebunan kelapa sawit.

“Harus ada izin Bupati itu di pertahankan. Itu jangan nanti pengusaha sawit menjadi jadi. Kita yang rekomendasi, kita berikan jalan, kita yang bikinkan, tidak dapat pula. Jadi perkebunan sawit di seluruh daerah itu kita tidak dapat apa-apa,” tutur Lukman Ketau DPC PDIP Pasangkayu ini. (Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya