Ranperda KLA Kembali Dibahas DPRD Pasangkayu, Mulyadi: Ini Atas Inisiatif Pemda

10 March 2020 16:06
Ranperda KLA Kembali Dibahas DPRD Pasangkayu, Mulyadi: Ini Atas Inisiatif Pemda
Anggota DPRD Pasangkayu yang tergabung dalam Bapemperda saat menggelar rapat pembahasan Ranperda KLA di ruang rapat DPRD Pasangkayu, Jalan Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Andis/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Setelah sempat tertunda beberapa bulan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kota Layak Anak (KLA) kembali dibahas di DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD.

Rapat yang dipimpin lansung Ketua Bapemperda Saifuddin Andi Baso dan wakil Bapemperda Herman Yunus yang dihadiri Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pasangkayu Mulyadi, berlangsung di ruang aspirasi gedung DPRD, Jalan Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (10/3/2020).

Diawal rapat tersebut, Saifuddin A Baso mempertanyakan urgensi usulan Ranperda tentang KLA, terlebih menyangkut keterlantaran anak.

“Jika Ranperda ini disahkan tentunya ada konsekuensi ke depan, termasuk Pemda harus mempersiapkan fasilitas penunjang berupa pendidikan, tempat bermain anak serta lainnya,” ujar Saifuddin.

Wakil Ketua Bapemperda, Herman Yunus menyebutkan, Ranperda yang diinisiasi pemda ini layaknya tiba masa tiba akal.

“Pasalnya, draf pengusulannya terlambat dan sejumlah data yang ditampilkan dalam draf tidak berbanding lurus dengan fakta lapangan,” sebut Herman.

Anggota Bapemperda, Musawir Azis Isham menilai relevansi data awal yang dijadikan rujukan pemda, kareana soal Ranperda ini mesti dipertimbakan, apalagi masih ada bagian pasal yang perlu dijelaskan.

“Datanya juga masih mengacu pada populasi penduduk tahun 2017. Mestinya yang diusulkan data terbaru. Perlu dicermati jika melihat dari segi populasi saat itu (2017). Sebaiknya Ranperda ini perlu melibatkan semua stakeholder,” ujar Musawir.

Pada kesempatan yang sama, Kabag Hukum Setda Kabupaten Pasangkayu Mulyadi menjelaskan, Ranperda ini atas inisiatif Pemda.

“Ini terlahir dari hasil diskusi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pasangkayu,” terang Mulyadi.

Acuannya, lanjut Mulyadi, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2002 tentang Pemda dan Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 2 tahun 2009 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Naskah akademik sudah dibahas pada tahun 2017, namun kami kembali melakukan validasi data. Karena kami merasa data yang lalu sudah tidak relevan lagi,” tambah Mulyadi. (Ndi)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya