Elemen Masyarakat Unjuk Rasa di DPRD Temanggung Tolak Omnibus Law

10 March 2020 21:03
Elemen Masyarakat Unjuk Rasa di DPRD Temanggung Tolak Omnibus Law
Aksi elemen masyarakat Temanggung depan Kantor DPRD, Jalan Jendral Suprapto, Kabupaten Temanggung, Jateng. (Rafli Hamka/Trans89.com)
.

TEMANGGUNG, TRANS89.COM – Elemen masyarakat yang tergabung F Hukatan KBSI, SRMI, PRD, Pager Sindoro Sumbing, Permata, Mahasiswa Temanggung, unjuk rasa terkait penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Aksi tersebut diikuti sekitar 100 orang peserta aksi dipimpin Wahyudi, Haryanto, Misbahul M, depan Kantor DPRD Jalan Jendral Suprapto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah (Jateng), Senin (9/3/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, Aliansi Rakyat tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Mahasiswa bergerak melawan, #tolak Omnibus Law hanya ada satu kata lawan. Kutanam benih perlawanan, gagalkan Omnibus Law, tolak Omnibus Law kami lelah, aku sek ngombe DPR re sek mabok dan tego janji DPR ngapusi, lawan atau diam jadi pecundang, #tolak Omnibus Law, aa 73 ng cukup DPR yang menghianati kamu jangan ya sayang, negara ini bukan hanya milik investor, we fight for a clean (kami berjuang untuk bersih), buruh tani di miskinkan bangsa sendiri, kelaparan +62.

Orasi Wahyudi mengatakan, Omnibus Law Cipta Sengsara, apa itu Omibus Law kalau Omnibus Bill, istilah Omnibus Law berasal dari kata Omnibus Bill, yakni UU yang start up dan lembaga-lembaga pendidikan sekarang bebas menggunakan TKA (Tenaga Kerja Asing), itu akan berbahaya karena mengancam tenaga kerja lokal.

“Omnibus Law atau Omnibus Bill diajukan pemerintah kepada DPR untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus pemerintah mengidentifikasi setidaknya ada 82 UU yang terdampak dengan Omnibus Law. Tak terkecuali buruh dan para pekerja yang dulu dinaungi dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang dirasa lebih melindungi dan menjamin hak-hak buruh,” kata Wahyudi.

Menurut dia, sekarang lewat Omnibus Law yang membahas terkait ketenagakerjaan banyak buruh yang merasa dirugikan, karena dirasa RUU Cipta Kerja tersebut akan menjadikan buruh semakin terpuruk dan terancam masa depanya.

“Masalah peraturan pesangon yang kualitasnya menurun dan tanpa kepastian, nilai pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hukuman kerja (PHK) turun, karena pemerintah menganggap aturan yang lama tidak implenentatif. RUU tersebut sanksi pidana dihapuskan dengan RUU Cipta Kerja yang baru ini. Pengusaha yang tidak bayar upah tidak ada pidananya, berpotensi menimbulkan pembayaran gaji sewenang-wenang oleh pengusaha terhadap karyawanya,” tutur Wahyudi.

Ia menjelaskan, hilangnya ketentuan upah minimum berdasarkan RUU Cipta Kerja pasal 88C ayat (2) hanya mengatur upah minimun provinsi (UMP), sedangkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, penetapan upah dilakukan di provinsi serta kabupaten/kota.

“Di dalam Omnibus Law memang masih ada upah minimun di kabupaten/kota melalui UMP, tapi itu tidak dibutuhkan oleh buruh kecuali di DKI Jakarta, (Said Iqbal dalam kata data.co.id),” jelas Wahyudi.

Dirinya mdenyebutkan, PHK menjadi mudah sekarang, tidak perlu lagi adanya perundingan dan negosiasi dari perusahaan dengan serikat buruh, langsung ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan saat itu juga langsung bisa diputuskan dan di PHK.

“Kami bersama buruh, gagalkan OmnibusLaw, panjang umur perlawanan, Temanggung melawan, Magelang bergerak, pekerja-pekerja lokal terancam, TKA dulu harus mendapatkan izin Menteri, sekarang lewat Omnibus Law tersebut hanya sekedar pengesahan dan tidak perlu adanya izin Menteri, siapa yang akan mengontrol bahwa TKA tidak akan masuk, sekarang saja yang masih menggunakan izin tertulis Menteri banyak sekali buruh kasar asing yang masuk,” sebut Wahyudi.

Massa aksi ditemui Ketua DPRD Temanggung, Yunianto didampingi Wakil Ketua DPRD Temanggung Muh Amin Sag dan Tunggul Purnomon meminta perwakilan aksi lima orang yang tertua unruk masuk ke ruang Sidoro DPRD Temanggung.

Penyampaian perwakilan aksi, Haryanto mengatakan, masyarakat Temanggung menolak keras UU Omnibus Law yang saat ini masih dalam pembahasan.

“Dari DPRD Temanggung untuk berjuang demi kepentingan rakyat yang akan menjadi sengsara karena hak-haknya tidak terpenuhi dengan berlakunya UU Omnibus Law. Kami masyarakat sudah terbebani,” kata Haryanto.

Tanggapan Ketua DPRD Temanggung, Yunianto menyampaikan, pada saat perwakilan buruh datang ke DPRD yaitu pada tanggal 11 Februari 2020 menyampaikan beberapa permasalahan, yaitu UU Omnibus Law, BPJS dan hak buruh.

“Kami (DPRD) sudah menerima dan melayangkan surat ke DPR RI yang intinya keberatan dengan UU Omnibus Law , BPJS dan yang lainnya,” papar Yunianto.

Ia mengungkapkan, walaupun UU Omnibus Law belum disahkan, tetapi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan para buruh dan masyarakat, serta saat ini banyak elemen masyarakat yang melakukan aksi menolak UU Omnibus Law tersebut.

“Sebagai anggota Dewan di Kabupaten Temanggung, kami mendukung perjuangan para elemen masyarakat Temanggung dalam menolak UU Omnibus Law tersebut, dan kami akan melayangkan surat yang ke dua kalinya ke DPR RI terkait UU Omnibus Law. Apabila dari elemen masyarakat tidak percaya, silahkan nanti saat melayangkan surat ke pusat ada perwakilan masyarakat yang ikut menyaksikan,” ungkap Yunianto. (Rafli/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya