Aksi Kamisan Kaltim Tolak RUU Omnibus Law

28 February 2020 15:13
Aksi Kamisan Kaltim Tolak RUU Omnibus Law
Aksi Kamisan Kaltim kali ini dengan agenda tolak RUU Omnibus Law di dermaga depan Kantor Gubernur Provinsi Kaltim, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda. (Mas Ole/Trans89.com)
.

SAMARINDA, TRANS89.COM – Aksi Kamisan Kaltim kali ini dengan agenda tolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law diikuti sekitar 35 peserta aksi dipimpin Kahar Al Bahri alias Oca, di dermaga depan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Kamis (27/2/2020).

Massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan, Aksi Kamisan Kaltim hapus tuntas impunitas, reformasi di korupsi. Membawa payung bertuliskan, Aksi Kamisan Kaltim, Kelompok Cipayung, hapus tuntas impunitas, stop korupsi dan jangan diam lawan.

Orasi Kahar Al Bahri mengatakan, dalam RUU Imnibu Law Cipta Lapangan Kerja disebutkan, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya melampaui 12 bulan.

“Seharusnya kalau buruh mengalami kecelakaan kerja jangan di PHK (pemutusan hubungan kerja). Jadi ini konsekuensi dari liberalisasi ekonomi, juga di dalamnya bisa saja relokasi produksi ke wilayah dengan upah yang murah, kerusakan alam dan sebagainya,” kata Kahar.

Menurut dia, dalam proses penyusunannya RUU Omnibus Law, pemerintah seakan tertutup.

“Publik hanya tahu pihak pengusaha terlibat dalam menyaring aturan itu yang dipimpin Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Akibatnya, banyak pasal terkesan mendahulukan kepentingan mereka,” tutur Kahar.

Ia menyebutkan, dengan adanya RUU Omnibus Law mempermudah pengusaha asing untuk bekerja dan memperpanjang usaha mereka di Indonesia, sehingga tenaga kerja lokal dapat tersingkirkan, padahal tenaga kerja asing ada uang non skil namun tetap di pekerjakan.

“Kami juga mendesak pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang mengabaikan terhadap keselamatan warga sekitar lokasi pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan, baik reklamasi dan penutupan lubang tambang seperti yang di atur oleh UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang,” sebut Kahar.

Dirinya juga mendesak aparat penegak hukum untuk lebih transparan kepada publik dan memberikan pemberitahuan perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus lubang tambang kepada keluarga korban.

“Kepada Komnas HAM untuk mengkaji kemungkinan meletakkan kasus anak-anak yang tewas di lubang tambang sebagai pelanggaran HAM berat,” ujar Kahar. (Ole/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya