Bupati dan Kajari Pasangkayu Lakukan Penandatangan MoU Pendampingan Kasus Perdata

31 March 2020 00:25
Bupati dan Kajari Pasangkayu Lakukan Penandatangan MoU Pendampingan Kasus Perdata
Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab dengan Kejari Pasangkayu serta sosialisasi Tupoksi Kejari, berlangsung di ruang pola kantor bupati, Jalan Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Enis/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab Pasangkayu) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari Pasangkayu) serta sosialisasi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ( Datun ) Kejari, berlangsung di ruang pola kantor bupati, Jalan Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (24/2/2020).

Hadir Bupati Pasangkayu, DR Agus Pasangkayu, Wakil Bupati M Saal, Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu Imam Makmur Saragih Sidabutar, Sekda Kabupaten Pasangkayu Firman dan para kepala organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Pasangkayu.

Dalam sambutan Kajari Pasangkayu, Imam Makmur Saragih Sidabutar mengatakan, hari ini melakukan penandatangan memorandum of understanding (MoU) di bidang perdataan dan Tata Usaha Negara (DATUN), dimana MoU Kejari dengan Pemda mengenai kasus Keperdataan sesuai yang dimaksud  dalam pasal 30 ayat ( 2 ) UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

“Kita Kejaksaan dapat berikan pedampingan ( Legal Assistan )  pendapat Hukum maupun tindakan Hukum lainnya dalam bidang Keperdataan dan Tata Usaha Negara ,” kata Imam.

Selain itu, kata Imam, bidang Intelejen Kejari akan memberikan support data guna menyukseskan kegiatan bidang Datun.

Dilanjutkan penandatangan MoU antara  Pemkab oleh DR Agus Ambo Djiwa dengan Kajari Imam Makmur Saragih Sidabutar terkait pendampingan kasus perdata.

Bupati Pasangkayu sekaligus membuka kegiatan sosialisasi, ucapkan salam hormat kepada hadirin yang baru saja menyaksikan penandatangan MoU antara Kejaksaan dengan Pemda bagaimana terbangun sinergitas untuk berikan ruang seperti apa peran dan tupoksi Kejaksaan.

“Bagaiman kerjasama ini dan peran Kejaksaan serta peran kita masing-masing dalam membangun kerjasama ini, sehingga berjalan sesuai dengan apa diharapkan bersama,” ucap Bupati Agus.

Dalam sosialisasi yang disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Pasangkayu, Djul Indra Nasution mengatakan, terkait sosialisasi ini khususnya mengenai aset daerah, retribusi atau pajak daerah, bagi hasil bumi termasuk pengadaan barang jasa.

“Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga seluruh OPD harus mematuhi aturan ini termasuk penggunaan aset daerah dan bagaiman dari sisi pertimbangan hukumnya,” kata Djul.

Menurut dia, dalam pengelolaan keuangan daerah ini harus dipatuhi mulai, dari perencanaan pengawasan hingga pelaksanaannya.

“Penegakan Perda harus dioptimalkan seperti pajak restoran, tambang galian c, parkir, perijinan, kesehatan dan lain sebagainya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” tutur Djul.

Selanjutnya sesi tanya jawab dan penya pertama Kepala dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Budiansyah mengatakan, kami tahu Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sudah tidak ada lagi, namun kami tetap harapkan adanya pendampingan dari Kejaksaan.

“Jadi bagaiman cara untuk bermohon agar adanya pendampingan dari Kejaksaan khususnya proyek yang masuk kategori lelang,” kata Budiansyah.

Sementara Kepala Bappeda, Abidin menuturkan, kaitannya kegiatan ini, bagaiman mempertahankan wajar tanpa pengecualian (WTP) dimana 70% itu raihan WTP ini terkait penertiban aset.

“Bagaiman MoU ini tertuang dalam naska perjanjian, apakah ada aset juga didalamnya sebagai pendampingan Kejaksaan. Kita berharap dapat meraih WTP untuk kelima kalinya,” tutur Abidin.

Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pasangkayu, Abdul Wahid apresiasi kepada Kejaksaan adanya kerjasama ini.

“Ketika OPD kerjsama dengan Kejaksaan, adakah ditempat lain Kejaksaan sebagai pendamping hukum di OPD,” ujar Wahid.

Imam menjelaskan, kaitannya TP4D sudah tidak ada dan kalau memang mau di dampingi dengan cara Legal Opinion (LO) dan Legal Assistan (LA).

Kasi Intelejen Kejari Pasangkayu, Fauzi menyebutkan, semenjak dicabutnya TP4D belum ada untuk pendampingan proyek nasional strategis di bidang Intelejen, namun sejak Kamis kemarin ada instruksi untuk pendampingan itu hanya melalui Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Untuk di daerah (Kejari) tidak bisa lagi, namun kami masih menunggu informasi terkait proyek strategis nasional ini,” sebut Fauzi.

Djul menambahkan, jadi silahkan bermohon saja dulu (pendampingan) melalui Bupati kemudian ke Bagian Hukum untuk diteruskan ke Kejaksaan.,”tambahnya. (Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya