Aksi Damai AMP Pasangkayu, Kades Pakava Ikut Orasi Minta Pembangunan Infrastruktur di Wilayahnya

22 February 2020 16:16
Aksi Damai AMP Pasangkayu, Kades Pakava Ikut Orasi Minta Pembangunan Infrastruktur di Wilayahnya
Salam Komando, Kades Pakava Jaya (jaket sweater biru), Kasat Sabhara Polres Matra Iptu Mukhtar dan Amiruddin Dahlan usai aksi damai AMP di Bundaran Smart depan kantor Bupati Pasangkayu, Sulbar. (Andis/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Merasa minimnya perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pasangkayu dan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulawesi Barat (Sulbar) terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Pakava yang terletak di wilayah perbatasan Provinsi Sulbar-Sulawesi Tengah (Sulteng) selama hampir 10 tahun, masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pakava (AMP) Pasangkayu menggelar aksi damai.

Aksi damai AMP dipimpin Amiruddin Dahlan juga dikuti Kepala Desa (Kades) Pakava, Jaya di awali berkeliling dalam kota dan berakhir di Bundaran Smart depan kantor Bupati Pasangkayu unutk menyampaikan tuntutannya, Sabtu (22/2/2020).

Dalam aksinya, Ketua AMP Amiruddin mengajak semua elemen masyarakat Pasangkayu untuk menolak berita yang dengan sengaja dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan mengganggu stabilitas keamanan daerah.

Ia menghimbau masyarakat Kabupaten Pasangkayu untuk menjaga keutuhan NKRI harga mati dan ikut mensukseskan Pilkada 2020 Kabupaten Pasangkayu

“Kepada semua umat beragama Islam, Kristen, Hindu, mari kita satukan persepsi tolak segala bentuk provokasi yang sifatnya mengganggu keharmonisan beragama,” ajak Amiruddin.

Sementara orasi Kades Pakava, Jaya meminta perhatian serius Pemda Kabupaten Pasangkayu dan Pemrprov Sulbar mengenai masalah tapal batas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 Tahun 2018, itu dimaksudkan untuk penyelesaian konflik tapal batas antara kedua provinsi.

“Kami sudah pernah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan saa itu juga diahdiri Asisten I Pemperov Sulbar dan berjanji di tahun 2019 akan membantu pembangunan Rp1 miliar di daerah perbatasan, namun hingg kini tidak terealisasi. Anggaran dari Pemprov Sulbar itu telah dititipkan ke Pemda Pasangkayu, tapi tidak tahu kemana sebab tidak terealisasi. Makanya kami hadir disini untuk menyuarakannya,” ujar Jaya.

Jaya menilai Permendagri tersebut tidak berpihak dan merugikan kabupaten serta yang paling terkena dampaknya adalah desa kami yakni Desa Pakava.

“Itu dikarenakan wilayah desa berkurang seperti Dusun Putih Mata dan Lala dengan luasan sekira 5.400 hektar,” ujar Jaya.

Dirinya berharap, menjadinya Desa Pakava sebagai wilayah konflik tapal batas bukan menjadi alasan kurangnya perhatian pemda dan pemprov, apalagi masalah penganggaran pembangunan ke wilayah Desa Pakava.

“Seperti yang terjadi pada tahun kemarin, sudah jelas-jelas Pemprov Sulbar memberikan anggaran khusus yang dititipkan ke Pemda Pasangkayu, tapi belum juga terealisasi. Ini jelas setelah kami lakukan koordinasi ke provinsi,” urai Jaya.

Selama ini masyarakat telah lama bersabar, untuk itu juga bersama AMP meminta kepada kepala daerah bisa memperhatikan hal itu dan kami selalu ikut sukseskan pemilihan umum (pemilu) khususnya dalam menghadapi Pilkada 2020 berjalan dengan aman, lancar dan damai.

“Bukan kami akan golput untuk sukseskan Pilkada 2020, tetapi kami ingin ada perhatian pemerintah kepada kami di perbatasan,” kata Jaya. (Ndi/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya