Pasca Aksi di Lahan Perkebunan PT Mamuang, Kades Martasari dan Tikke Akui Bukan Warganya

19 February 2020 07:44
Pasca Aksi di Lahan Perkebunan PT Mamuang, Kades Martasari dan Tikke Akui Bukan Warganya
Kades Martasari, I Wayan Sucana. (Muhammad Tahir Pilo/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Pasca aksi yang mengatasnakaman dirinya sebagai warga Desa Tikke dan Martasari, Kabupaten Pasangkayu, di lahan perkebunan sawit Hak Guna Usaha (HGU) PT Mamuang pada Sabtu 15 Februari lalu, membuat Kepala Desa (Kades) Tikke dan Martasari angkat bicara.

Warga yang mengatasnakamakan dari kedua desa di Kabupaten Pasangkayu tersebut lakukan aksi berdasarkan surat rekomendasi Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Nomor 2100/2609/2019, yang memerintahkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulbar untuk lakukan pengembalian batas ulang terhadap HGU PT Mamuang.

Salah seorang peserta aksi, I Nengah Lodra mengatakan, melakukan aksi menduduki lahan karena merasa bahwa lahan yang kini menjadi kebun sawit adalah miliknya.

“Saya tetap bersama dengan teman-teman korban lainnya terus berjuang untuk mendapatkan kembali hak-hak kami,” kata Lodra.

Dikonfirmasi Kepala Desa (Kades) Martasari, I Wayan Sucana mempertanyakan maksud berita yang beredar luas itu kalau yang melakukan aksi bukan warganya.

“Tidak ada warga kami dari Martasari yang lakukan aksi Sabtu kemarin. Kalau memang warga kami, ya dari dusun mana. Dan saya kaget kok ada beritanya yang menyebutkan itu warga Martasari lakukan aksi,” ujar Sucana di kediamannya di Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar.

Menurut dia, warga Martasari ini mitra PT Mamuang dan warga Dusun Kabuyu suku Tado memang sempat ada permasalahan dengan pihak perusahaan, itupun dirinya sudah fasilitasi dengan pihak perusahaan.

“Permasalahan warga saya dari Dusun Kabuyu itu sudah selesai. Bahkan saya tanda tangan di perjanjian solusinya dan itu di Blok Alfa. Saya ini selaku pemerintah desa selalu pantau aktivitas warga saya,” tutur Sucana.

Ia menyebutkan, itu I Nengah Lodra adalah warga Lalundu Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), sebagai warga transmigrasi seperti kami.

“Apa dasar mereka menuntut. Ini perusahaan lebih duluan ada disini dari pada warga transmigrasi di Lalundu sana,” sebut Sucana.

Dirinya menjelaskan, orang tua kami warga transmigrasi tahun 1978 dan dirinya sendiri tahun 1987, sementara di tahun 1991 penebangan lahan perkebunan PT Mamuang.

“Saya ini tidak persoalkan mereka biar dari mana, namun selama itu mereka ada bukti otentik. Secara logikanya dimana warga Lalundu yang menuntut lahannya, sementara kami disini di Martasari tenang-tenang saja,” jelas Sucana.

Kades Tikke, Tamrin S. (Muhammad Tahir Pilo/Trans89.com)

Sementara itu, Kades Tikke Tamrin S menyampaikan kalau aksi kemarin itu tidak ada warga Desa Tikke.

“Sebelum saya menjabat desa di Tikke ini sudah tahu itu persoalan di PT Mamuang dan kebanyakan orang-orang yang mengklaim itu dari luar,” papar Tamrin di kediamannnya di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, kabupaten Pasangkayu, Sulbar, Selasa (18/2/2020) malam.

Menurut dia, hingga saat ini tidak ada laporan ke kami terkait aksi itu, karena tidak pernah ada warga Tikke yang klaim lahan perkebunan di PT Mamuang.

“Dulu ada warga saya dari Dusun Jono memang klaim lahan perkebunan sawit, tapi di perusahaan lain, bukan di PT Mamuang, itupun sudah dimediasi dan sudah ada solusinya,” tutur Tamrin.

Lanjut Tamrin, dirinya tidak terima kalau ada pihak-pihak yang mencatut nama warganya.

“Yang jelasnya saya tidak terima kalau ada oknum tertentu yang selalu catut nama warga Tikke untuk klaim lahan perusahaan. Selama ini perusahaan Astra Agro lakukan kemitraan dengan warga kami di Desa Tikke,” tambah Tamrin. (Pilo/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya