Bawaslu Panggil Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Yang Juga Kadis Sosial Provinsi

19 February 2020 22:20
Bawaslu Panggil Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Yang Juga Kadis Sosial Provinsi
Kadis Sosial Provinsi Gorontalo Risjon Sunge usai diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo. (Andy Sam/Trans89.com)
.

GORONTALO, TRANS89.COM – Kepala Dinas (Kadis) Sosial Provinsi Gorontalo Risjon Sunge kembali diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo, Selasa (18/2/2020).

Risjon Sunge tiba pada pukul 10.00 WITA, dan langsung menuju ruangan Gakumdu, guna memenuhi undangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk dimintai klarifikasi terkait penyampaian visi misi bakal calon (Balon) Bupati di Partai Golkar.

Terlihat, Risjon keluar dari ruangan Gakumdu pada pukul 10.45 WITA dan langsung menuju awak media untuk menyampaikan maksud kehadirannya di Bawaslu Kabupaten Gorontalo.

Risjon mengatakan, kehadirannya di DPD II Golkar Goronalo menghargai undangan penyampaian visi misi dan itu merupakan salah satu persyaratan yang harus dilakukan oleh calon bupati (Cabup) yang bakal di usung oleh partai Golkar.

“Penyampaian visi misi tersebut bersifat wajib disampaikan oleh Cabup yang nantinya akan di usung oleh Partai Golkar,” kata Risjon.

Di sisi lain Risjon Sunge menyampaikan bahwa kegiatan yang selama ini ia lakukan baik sosialisasi, pendaftaran bakal calon bupati, penyampaian visi misi adalah sebuah pelanggaran maka ia berharap kepada Bawaslu untuk perlu mengatur lagi tentang tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Saran saya aturannya harus dirubah, bukan nanti sudah ditetapkan sebagai pasangan calon (Paslon) oleh KPU baru mau mundur, minimal enam bulan sebelum pendaftaran calon harus mundur, begitu juga dengan petahana,”paparnya.

Menurut Rsijon, hal itu sehingga siapa saja yang mau maju di Pilkada baik dia ASN, TNI, Polri dan petahana bisa mengikuti tahapan pilkada.

“Nah sekarang aturannya tidak seperti itu. Kalau itu pelanggaran harus dirubah aturannya,” tutur Risjon Sunge di hadapan awak media.

Sementara itu, Alexander Kaaba selaku komisioner Bawaslu ketika dimintai keterangannya terkait pemeriksaan salah satu ASN yang menjabat sebagai Kadis Sosial Provinsi Gorontalo, turut membenarkan hal tersebut.

“Ya benar hari ini kami memintai keterangan kepada saudara RS terkait penyampaian visi misi yang disampaikan di DPD II Golkar,” ujar Alexander.

Ketika ditanyakan terkait usulan dari Risjon Sunge yang berharap aturan tahapan pilkada perlu diatur lagi, Alexander mengatakan akan di kaji dan di teruskan ke tingkat lebih tinggi lagi.

“Kami hanya lembaga yang paling bawah dan sebagai eksekutor saja. Terkait aturan tersebut kami hanya menjalankan sesuai Undang-Undang (UU) yang telah disepakati oleh Bawaslu RI dan DPR RI,” jelas Alexander.

Lanjut Alexander, tadi juga saudara RS menyebutkan terkait aturan yang saat ini ASN seperti di kekang.

“Sekali lagi kami hanya sebagai eksekutor saja dan tidak punya wewenang untuk merubah aturan perundang-undangan tersebut,” pungkasnya. (Sam/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya