Aliansi Masyarakat Mamasa Unjuk Rasa Terkait PKL

17 February 2020 20:33
Aliansi Masyarakat Mamasa Unjuk Rasa Terkait PKL
Aksi damai Aliansi Masyarakat Mamasa (AMM) Peduli PKL, berlangsung di Taman Kota dan Kantor DPRD Mamasa, Sulbar. (Aaron/Trans89.com)
.

MAMASA, TRANS89.COM – Aksi damai Aliansi Masyarakat Mamasa (AMM) Peduli Pedagang Kaki Lima (PKL) diikuti 15 orang peserta aksi dipimpin Arnold, berlangsung di Taman Kota dan Kantor DPRD Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (17/2/2020).

Pernyataan sikap AMM, Arnold menyampaikan, kita tentunya tidak lupa dengan penggusuran pedagang di pasar perapatan Taman Kota Mamasa yang pernah terjadi selama beberapa bulan di tahun lalu dan selalu berupaya untuk bersatu padu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil yang pastinya hak mereka untuk menjual dagangan mereka.

“Bagaimana mungkin ketika penggusuran itu terjadi, lalu kita akan mengabaikannya begitu saja, tentunya hati nurani kita, rakyat Mamasa tergerak untuk bersama berjuang demi hak-hak mereka,” papar Arnold.

Menurut dia, dalam hal ini aturan yang dapat membuat rakyat seperti pedagang-pedagang ini dapat tetap melanjutkan mata pencahariannya untuk kebutuhan sehari-hari serta tetap dapatnya mereka berjual beli di sekitar perapatan Taman Kota, hal itu harus dijaminkan oleh pemerintah daerah melalui penerbitan peraturan daerah (Perda).

“Hal ini sepatutnya tidaklah menjadi suatu beban bagi Pemda Kabupaten Mamasa untuk menunjukkan kepedulian bagi nasib rakyat di Mamasa,” tutur Arnold.

Selanjutnya massa aksi menuju gedung DPRD Mamasa dan diterima Ketua DPRD Mamasa Orsan Soleman B, Wakil Ketua DPRD Mamasa Juan Gayang Pongtiku, anggota DPRD Mamasa Musa, Mangguali, Muh Sapri dan Saelan Stanga.

Penyampaian Ketua DPRD Mamasa, Orsan Soleman B menjelaskan, dalam rapat dengar pendapat (RDO), pertemuan kita ini harus ada niat yang benar.

“Saya belum mengetahui apa niat dan tujuan AMM datang ke sini dan natinya kami akan mendengarkan apa yang akan menjadi tuntutan atau keluhan AAM bersama anggota DPRD yang hadir pada saat ini,” jelas Orsan.

Arnol menyampaikan, tujuan maksud kami datang kesini untuk bisa menuntut diperhatikan para pedagang kaki lima dan perlunya peran aktif Pemda Kabupaten Mamasa untuk tidak mengabaikan para pedagang kaki lima.

“Agar Ranperda yang dikeluarkan nantinya hanya untuk membantu pedagang kaki lima agar penertiban PKL tidak akan di razia sebelum ada Perda,” papar Arnold.

Ia menjelaskan, kesepakatan beberapa bulan lalu adalah akan di keluarkan Ranperda terkait pasar dan sampai saat ini belum ada Perda atau solusi lainnya.

“Kami memita solusi terkait Ranperda untuk menghadirkan pihak Pemda, OPD dan pihak terkait untuk duduk bersama-sama membahas agar informasi tentang Ranperda tidak simpang siur,” jelas Arnold.

Tanggapan Orsan Solaiman B, permasalahan ini permasalahan lama dan pada intinya adalah permasalahan pasar. Dan kami pernah lakukan pertemuan tentang pedagang di aula mini dan saat ini masih mencari solusi.

“Memang pada saat ini Ranperda belum ada dimasukan ke DPRD untuk dibahas. Kami sampaikan, terkait Ranperda itu harus di pilih yang mana sebagai prioritas, dan jika permasalahan pasar ini sudah di masukan ke DPRD tahun ini akan bisa di bahas,” sebut Orsan. (Aaron/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya