Komisariat Unsulbar Rayakan HUT HMI Dirangkai Diskusi Jelang Pilkada Majene

14 February 2020 09:23
Komisariat Unsulbar Rayakan HUT HMI Dirangkai Diskusi Jelang Pilkada Majene
Komisariat HMI Unsulbar peringati HUT HMI ke 73 sekaligus dirangkai diskusi menjelang Pilkada serentak Tahun 2020 Kabupaten Majene, berlangsung di Cafe Literasi Dondori, Kabupaten Majene, Sulbar. (Ibrahim/Trans89.com)

MAJENE, TRANS89.COM – Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Univeristas Sulawesi Barat (Unsulbar) peringati Hari Ulang Tahun (HUT) HMI ke 73 sekaligus dirangkai diskusi menjelang pemiliha kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 Kabupaten Majene dengan tema, ‘Pilkada, demokrasi atau monarki, menagih tanggung jawab, wujudkan masyarakat adil makmur’.

Kegiatan HUT HMI dan diskusi tersebut tersebut dihadiri sekitar 50 orang peserta berlangsung di Cafe Literasi Dondori, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (13/2/2020) malam.

Hadir di kegiatan tersebut, Ketua KPU Majene Muh Arsalin Aras, Dosen Unsulbar Mukmin, Ketua Komisariat HMI Unsulbar Tasmia, Sekretaris Komisariat HMI Unsulbar A Yusril Madanrang.

Dosen Unsulbar, Mukmin mengatakan, proses demokrasi berkembang, terutama demokrasi pasca reformasi dan tidak lagi terdapat monopoli politik maupun politik oligarki di Indonesia, dimana asat ini demokrasi berdasarkan suara terbanyak lebih diutamakan dibandingkan ketokohan atau elit tertentu.

“Selain itu, demokrasi ini mengakibatkan munculnya politik yang awalnya bersifat sentralisasi menuju ke politik desentralisasi yang memunculkan kepala daerah, bahkan hingga tingkat kepala desa (Kades),” kata Mukmin.

Menurut dia, demokrasi pasca reformasi memerlukan biaya yang lebih besar, bahkan pemilihan kepala desa (Pilkades) membutuhkan dana hingga ratusan juta rupiah.

“Oleh karena itu, dibutuhkan donatur untuk pesta demokrasi di Indonesia. Hal ini seringkali dimanfaatkan oleh mafia atau oknum tertentu sebagai ajang politik balas budi, dengan cara membiayai kampanye caleg tertentu agar kepentingan pribadinya diakomodir pasca caleg yang didanai terpilih,” tutur Mukmin.

Ketua KPU Majene, Muh Arsalin Aras menjelaskan, pelaksanaan diskusi terkait Pilkada seharusnya tidak hanya mengundang KPU sebagai penyelenggara, melainkan juga Bawaslu selaku pengawas Pemilu.

“Hal ini diperlukan agar pelaksanaan diskusi dapat mengambil berbagai macam sudut pandang. Selain itu, KPU hanya salah satu penyelenggara Pemilu, bukan satu-satunya lembaga yang berkaitan dengan jalannya Pemilu,” jelas Arsalin.

Ia menyampaikan, masyarakat, termasuk dari HMI dan berbagai lembaga negara, baik KPU, Bawaslu, TNI dan Polri juga perlu bekerja sama, agar pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Majene berjalan dengan jujur, aman dan terkendali.

“Hal ini dikarenakan pelaksanaan Pilkada menimbulkan berbagai macam tantangan dan permasalahan tersendiri. Misalnya adanya oknum yang memanfaatkan pelaksanaan Pilkada demi kepentingan pribadinya. Adanya money politik dan sulitnya pendistribusian suara di lokasi tertentu,” papar Arsalin. (Ibrahim/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya