Aksi Kamisan Kaltim di Dermaga Depan Kantor Pemprov Kaltim

14 February 2020 09:19
Aksi Kamisan Kaltim di Dermaga Depan Kantor Pemprov Kaltim
Aksi Kamisan Kaltim kali ini mengangkat tema, 'kampus merdeka jalan lapang kapitalis', berlangsung di dermaga depan Kantor Pemprov Kaltim, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. (Mas Ole/Trans89.com)

SAMARINDA, TRANS89.COM – Aksi Kamisan Kaltim kali ini mengangkat tema, ‘kampus merdeka jalan lapang kapitalis’, diikuti sekitar sekitar 30 orang peserta aksi dipimpin Kahar Al Bahri.

Aksi Kamisan Kaltim berlangsung di dermaga depan Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kamis (13/2/2020).

Massaaksi membawa spanduk bertuliskan, reformasi dikorupsi, Aksi Kamisan Kaltim. Menggunakan payung warna hitam bertuliskan, Aksi Kamisan Kaltim, Kelompok Cipayung, hapus tuntas impunitas, stop korupsi dan jangan diam lawan.

Orasi Kahar Al Bahri mengatakan, kita harus membuka mata kita lebar-lebar, bahwa kebijakan ini meski namanya sangat progresif justru salah satu dampaknya akan memudahkan para korporasi menguasai kampus.

“Kampus akan dimudahkan bekerja sama dengan PBB, BUMN, atau BUMD dan perusahaan industri lainnya, namun ini akan memudahkan mereka menentukan arah kebijakan kurikulum sesuai keinginan mereka. Ini Sangat membahayakan bagi tujuan pendidikan kita,” kata Kahar.

Menurut dia, bisa saja hal ini menggeser tujuan pendidikan yakni mendidik dan membentuk intelektual berubah menjadi sarjana tukang atau orientasi pekerjaan.

“Itu kampus tak lagi bisa mengembangkan independensinya, karena harus mengikuti permintaan pasar. Demi mengurangi tingkat pengangguran kampus rela mengikuti industri dan badan usaha lainnya,” tutur Kahar.

Ia menjelaskan, ini membuktikan semakin tertekannya dunia pendidikan oleh korporasi, karena makan budi dan utang finansial. Dan sempurnalah liberalisasi pendidikan saat ini dijadikan pasar tenaga kerja.

“Harta atau uang yang diperoleh dari hasil kerja sama menjadi milik Perguruan Tinggi (PT) sendiri. Hal ini dilakukan untuk membantu sirkulasi keuangan PT agar lebih baik lagi. Tapi Kondisi ini sebenarnya membuktikan bahwa negara lepas tangan dari kewajibannya memberikan fasilitas pembiayaan pendidikan,” jelas Kahar.

Dirinya menyebutkan, kalaupun ada, hanya beberapa persen saja, sisanya PT harus berjuang sendiri untuk mempertahankan hidupnya, yang tentu akan menguras para peserta didiknya (mahasiswa).

“Akibatnya, PT tak lagi mengabdi pada masyarakat, tapi PT justru mengabdi pada korporasi,” sebut Kahar.

Kahar mempertanyakan karena liberalisasi pendidikan ini telah ada pada titik sempurna, sebab kita hanya disibukkan menjadi tenaga kerja.

“Masihkah kita berharap kebijakan ini akan membawakan keberhasilan jika keuntungan materi jadi tujuan utama. Bagaimana dengan nasib bangsa ini 20 higga 30 tahun lagi?,” tanya Kahar.

Lanjut Kahar mengungkapkan, jika semua dicetak menjadi pekerja, siapa yang siap menjadi pemimpin jika korporatokrasi yang memimpin.

“Jadi nantinya siapa yang mengurusi rakyat dengan ikhlas? Ayo dengar masalah ini,” tambahnya. (Ole/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya