KSPSI Kota Batam Tolak Omnibus Law dan Minta DPRD Sampaikan Ke Pemerintah Pusat

13 February 2020 09:00
KSPSI Kota Batam Tolak Omnibus Law dan Minta DPRD Sampaikan Ke Pemerintah Pusat
Aksi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Batam, berlangsung di kantor DPRD Kota Batam, Kepri. (Broto Swasono/Trans89.com)

BATAM, TRANS89.COM – Unjuk rasa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Batam diikuti sekitar 250 orang peserta aksi dipimpin Karlos Hutabarat, berlangsung di kantor DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (12/2/2020).

Setibanya depan kantor DPRD Kota Batam, Karlos Hutabarat langsung menyuarakan aspirasinya mengatakan, kami buruh Kota Batam sangat tidak setuju dengan Rencana Undang-Undang Omnibus Law. Dan kami meminta para pekerja dan buruh dilibatkan untuk membahas bersama masing-asing stekholder, baik buruh, pengusaha dan pemerintah untuk mengkaji dan membahas bersama.

“Dalam pembahasan Omnibus Law klaster ketenagakerjaan tidak melibatkan Serikat Buruh (SB), sehingga kami merasa kecewa terhadap pemerintah yang tidak berpihak kepada para buruh di Indonesia,” kata Karlos.

embacaan pernyataan sikap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI Kota Batam dibacakan Supri Wijanarko menjelaskan, menyikapi proses dan pelaksanaan pembentukan Omnibus Law oleh pemerintah pusat cq Menteri Kordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia (RI) terkusus klaster cipta lapangan kerja, dengan jelas dan nyata terlihat keberpihakan kepara buruh.

“Hal ini dibuktikan, bahwa Omnibus Law cipta lapangan kerja. lebih berpihak pada kepentingan pengusaha. Hal ini dapat dilihat dari Keputusan Menteri (Kepmen) Kordinator Bidang Perekonomian (RI) Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas (Satgas) bersama pemerintah dan Kadin untuk konsultasi publik Omnibus Lawa, dimana Satgas yang dibentuk pemerintah di ketuai oleh Ketua Umum (Ketum) KADIN dan tidak ada satupun anggota Satgas dari unsur Serikat Pekerja (SP) atau Serikat Buruh (SB),” jelas Supri.

Menurut dia, tidak dilibatkannya SP atau SB sebagai partisipasi publik dalam pembuatan RUU Omnibus Las khususnya klaster ketenagakerjaan yang secara langsung berdampak terhadap anggota SP/SB termasuk anggota KSPSI, sehingga dalam pembuatan RUU Omnibus Law tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan UU Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

“SP/SB tidak dapat mengakses draf RUU Omnibus Law cipta lapangan kerja yang dibuat pemerintah dan terkesan pembuatan RUU Omnibus Law cipta lapangan kerja sembunyi-sembunyi. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 96 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturam perundang-undangan sebagaimana diubah dalam UU Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,” tutur Supri.

Dirinya menyebutkan, materi dan muatan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Lawa cipta lapangan kerja sebagaimana yang disampaikan pemerintah melalui para Menteri dalam berbagai media, sangat merugikan pekerja/buruh dengan mendegradasi hak-hak pekerja/buruh yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang ada saat ini.

“KSPSI menolak pernyataan UU Ketenakerjaan di anggap menghambat investasi masuk ke Indonesia, karena KSPSI sangat mendukung banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia. KSPSI sangat mendukung banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia dengan catatan penting tidak merugikan dan mengurangi hak-hak pekerja/buruh yang ada,” sebut Supri.

Ia mengungkapkan, untuk itu, kami pekerja buruh seluruh Indonesia meminta pemerintah pusat melalui DPRD Kota Batam memberikan dukungan melalui surat resmi agar penyusunan draf Omnius Lawa cipta lapangan kerja klaster ketenagakerjaan melibatkan unsur pimpinan SP/SB.

“Dalam penyusunan draf Omnibus Lawa cipta lapangan kerja klaster ketenagakerjaan tetap berpijak pada kesejahteraan pekerja dan perlindungan keselamatan kerja bagi seluruh pekerja di Indonesia. Menuntut pencabutan klaster ketengakerjaan di dalam RUU cipta lapangan kerja yang merugikan pekerja atau buruh Indonesia,” ungkap Supri.

Selanjutnya penyerahan surat pernyataan sikap dari buruh KSPSI kota Batam yang diserahkan langsung oleh Supri Wijanarko dan diterimah Anggota DPRD Kota Batam, Putra Respatyono.

Kemudian dilanjutkan pertemuan di kantor DPRD Kota Batam dengan perwakilan KSPSI yang dipimpin Komisi II dan III DPRD Kota Batam Putra Respatiyono dan Thomas Arita Sembiring, Asisten Pembangunan dan Ekonomi Setda Kota Batam Pebri Arif didampingi Wakapolresta Barelang.

Penyampaian Ketua KSPSI Kepri, Immanuel Purba mengatakan, sampai hari ini kita tidak tau apa isi dari RUU Omnibus Law tentang ketenagakerjaan dan itu membuktikan ketidakterbukaan pemerintah pusat.

“Kami sebagai buruh pekerja Batam kuatir kedepan terjadinya masalah seperti masalah upah, TKA (tenaga kerja asing), Pesangon, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI),” kata Purba.

Purba menyebutkan, apapun nanti hasil dari RUU Omnibus Law ketenagakerjaan kalau hasilnya tetap memberatkan para buruh, kami akan menolak.

“Saya barusan menerima laporan WA dari KSPSI Pusat yang melakukan aksi di Jakarta, bahwa buruh ada angin segar, karena penyampaian langsung dari Menteri Koordiantor (Menko) Perekonomian RI sebab buruh akan dilibatkan nantinya dalam pembahasan RUU Omnibus Law,” sebut Purba.

Tanggapan Asisten Pembanguna dan Ekonomi Setda Kota Batam, Pebri Arif menyampaikan permohonan maaf Walikota dan Wakil Walikota dikarenakan tidak bisa hadir sebab ada kegiatan diluar kota.

“Kami mengucapkan terimahkasih banyak atas aspirasi damai yang dilakukan rekan-rekan buruh. Apa yang menjadi keinginan dari rekan-rekan sekalian akan kami sampaikan ke pimpinan atas dan akan disambungkan ke pemerintah pusat. Kita sudah saksikan bersama tadi di depan apa yang menjadi surat pernyataan dari KSPSI dan kami terima melalui anggota DPRD Batam, Putra Respatyono,” papar Pebri.

Penyampaian Wakapolresta Barelang ucapkan terimah kasih banyak apa yang kita laksanakan hari ini berlangsung dengan damai dan aman.

“Terimahkasih kepada para pekerja buruh dan kedepan seandainya ada aksi lagi kita berharap seperti ini bisa berlangsung damai dan kondusif,” ucap Wakapolres.

Tanggapan Anggota DPRD Kota Batam, Putra Respatiyono menyampaikan, kami akan sampaikan kepimpinan apa hasil pertemuan kita hari ini.

“Kami apresiasi kedatangan saudara kita dari KSPSI Kota Batam bisa melaksanakan aksi dengan damai dan kondusif. Apa yang menjadi permintaan saudara sekalian kami sudah menerimanya dan akan kami kirimkan besok ke pusat,” janji Putra. (Broto/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya