Bupati Resmikan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan di Majene

12 February 2020 00:18
Bupati Resmikan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan di Majene
Peresmian penanganan wilayah kumuh melalui kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas RP2KPKP di Pabesoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulbar. (Abner/Trans89.com)

MAJENE, TRANS89.COM – Peresmian penanganan wilayah kumuh melalui kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) di Pabesoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (11/2/2020).

Sambutan Camat Banggae, Jamaluddin Sinrang sangat mengapreaseasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene yg telah mengintervensi pada Kelurahan Rangas untuk menjadikannya kawasan tanpa kumuh melalui APBN.

“Pekerjaan yang telah dilaksanakan rabat beton, drainase dan tempat penjemuran ikan,” ujar Jamaluddin.

Kemudian sambutan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulbar diwakili Abdul Rahman Y mengatakan, untuk mewujudkan program rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 ini, terwujudnya kota layak huni melalui persetujuan Bupati Majene, sehingga akhirnya penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Rangas ini dapat terlaksana.

“Kerjasama yang terjalin selama ini diharapkan tetap dapat terlaksana dengan baik melalui Bappeda Majene,” kata Rahman.

Menurut dia, penanganan kawasan kumuh membutuhkan keterlibatan banyak pihak atau multisektor bersifat kolaboratif dan membutuhkan banyak dana, termasuk didalamnya para pemangku kepentingan di provinsi dan kabupaten serta memerlukan keberlanjutan dalam penanganannya.

“Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan melalui pembangunan infrastruktur serta memastikan agar keberlanjutan peningkatan kualitas permukiman kumuh, maka pihak-pihak yang berkaitan erat khususnya masyarakat serta pemerintah daerah, dapat menjaga dan merawat serta memanfaatkan infrastruktur yang sudah terbangun, sehingga pada akhirnya permukiman kumuh seluas 38.341 hektar (Ha) yang ada di Indonesia khususnya di kawasan pesisir di Kelurahan Rangas seluas 9,55 Ha dapat terselesaikan dengan tuntas” tutur Rahman.

Selanjutnya sambutan Bupati Majene, Fahmi Massiara menyampaikan, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 hektar atau lebih kewenangan pemerintah pusat, luas 10 sampai 15 hektar kewenangan pemerintah provinsi, dan luas dibawah 5 hektar adalah kewenangan pemerintah kabupaten, tetapi walaupun demikian semua adalah tanggung jawab kita bersama.

“Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN sebesar Rp7.349.100.000 yang terdiri dari pekerjaan penjemuran ikan, drainase dan pembangunan jalan rabat beton melalui program RP2KPKP yang berlokasi di Kelurahan Rengas ini, kami berharap kepada masyarakat untuk dapat dimanfaatkan dengan baik. Semoga program kegiatan ini dapat berkelanjutan untuk menuju tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi nol hektar di Kabupaten Majene,” papar Fahmi.

Fahmi menyebutkan, akan dilakukan penyerahan sertifikat PTSL di 3 wilayah yaitu Kelurahan Rangas dan Totoli serta Desa Palipi Soreang dengan jumlah sebanyak 316 bidang tanah dan akan diserahkan juga hari ini sesuai dengan nama yang tertera pada sertifikat tanah.

“Saya berharap dengan adanya sertifikat ini akan memberikan jaminan kepada masyarakat tentang keabsahan hak milik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya,” imbuh Fahmi.

Buapti Majene, Fahmi Massiara didampingi Wakil Bupati Majene (Wabup) Majene, Lukman lakukan pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya semua program RP2KPKP di Kelurahan Rangas. (Abner/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya