Suprianto Nilai Konfercab LB PMII Majene Cacat Administrasi

08 February 2020 03:27
Suprianto Nilai Konfercab LB PMII Majene Cacat Administrasi
Majelis Ketua Pembina Komisariat, Suprianto (Baju Putih). (Adhy Putra Siregar/Trans89.com)
.

MAMUJU, TRANS89.COM –┬áKonfrensi Cabang Luar Biasa (Konfercab LB) yang dilaksanakan karateker Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Majene dari Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Sulawesi Barat (Sulbar), di Aula Ponpes DDI Baruga, Kabupaten Majene pada Senin (3/1/2020), dinilai Suprianto cacat administrasi.

“Kegiatan tersebut cacat administrasi dan telah menyalahi konstitusi dengan tidak menerapkan ketetapan pelaksanaan Konfercab LB sesuai dengan amanat AD ART pada Pasal 51 tentang Konfercab LB pada Butir ke 5,” kata Majelis Ketua Pembina Komisariat, Suprianto di Mamuju, Jumat (7/2/2020).

Menurut dia, sebagian besar komisariat merasa dirugikan atas tindakan sewenang-wenang yang diakukan oleh PKC dalam konferensi LB tersebut.

“Komisariat Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) dan komisariat Universitas Mandar (Unasman) Malunda sama sekali tidak dilibatkan dalam pengagendaan maupun keterlibatan dalam kepanitian yang sudah diatur dalam pasal disebut diatas,” tutur Suprianto.

Suprianto yang biasa disapa Rhyank ini menjelaskan, pelaksanaan Konfercab LB ditengarai sarat akan politisasi yang dilakukan oleh oknum PMII.

“Dari tiga komisariat defenitif, hanya satu komisariat yaitu STAIN Majene yang mengetahui dan menjalankan keorganisasian dalam menuju proses konfercab, sedangkan komisariat Unsulbar hanya mendapatkan undangan,” jelas Suprianto.

Rhyank menyebutkan, sebelum dilaksanakan Konfercab, komisariat yang berdiri kokoh dan melahirkan kader ribuan yaitu komisariat Unasman Malunda malah sama sekali tidak mengetahui tentang agenda Konfercab LB tersebut.

“Setelah pelaksanaan konfercab yang hanya dihadiri segelintiran orang ini berjalan, dimana steering komitee mandataris dari PKC, justru kembali melakukan kesalahan fatal dengan menginjak-injak marwah organisasi,” sebut Rhyank.

Rhyang mengungkapkan, pada Bab III Pasal 10, syarat-syarat menjadi ketua cabang butir ke 1, yaitu minimal telah mengikuti Pelatihan Kader Lanjutan (PKL), namun hal tersebut di atas justru diubah dalam forum Konfercab LB tersebut dan meloloskan alumni Pelatihan Kader Dasar (PKD) untuk bertarung melawan alumni PKL.

“Oleh karena itu, Komisariat yang tidak ingin terlibat dalam pelanggaran keras tersebut memilih untuk meninggalkan forum bersama kandidat yang alumni PKL, sehingga mereka malah dengan enaknya mengaklamasi Ketua Cabang yang hanya alumni PKD dan baru 1 minggu menginjakkan kaki di semester 6,” ungkap Rhyank.

Rhyank menyampaikan, sahabat-sahabat kami, secara kelembagaan dari Komisariat Unasman Malunda, Komisariat Unsulbar, Rayon Ekonomi Unsulbar, Rayon FKIP Unsulbar dan Rayon Pertanian Unsulbar dengan tegas menolak hasil pemilihan Konfercab LB yang diadakan pada tanggal 3 Januari 2020, meminta Pengurus Besar (PB) untuk mengevaluasi kinerja PKC dan meminta untuk Konfercab LB di ulang dengan memperhatikan konstitusi AD ART.

“Apabila keputusan tersebut tetap sah, maka ini akan mengganggu stabilitas keorganisasian PMII di Majene dan akan melahirkan perlawanan-perlawanan yang akan menuju kemunduran berupa dualisme kepengurusan,” papar Rhyank.

Lanjut Rhyank, terkait pelaksanaan Konfercab LB yang disinyalir terpolarisasi dan dipolitisasi oknum PMII.

“Kami berharap, semoga kita semua bisa secara bersama-sama kembali menegakkan konstitusi AD ART lembaga tercinta kita Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia,” imbuh Rhyank. (Adhy/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya