Komite Kamisan Malang Raya Unjuk Rasa Depan Balaikota Terkait RUU Omnibus Law

08 February 2020 02:56
Komite Kamisan Malang Raya Unjuk Rasa Depan Balaikota Terkait RUU Omnibus Law
Aksi Komite Kamisan Malang Raya mengkritisi RUU Omnibus Law depan Balaikota, Jalan Tugu, Kota Malang, Jatim. (Awin D/Trans89.com)
.

MALANG, TRANS89.COM – Aksi Komite Kamisan Malang Raya diikuti 10 orang peserta aksi dan koordiantor lapangan (Korlap) Kevin, dalam rangka mengkritisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law dengan mengangkat tema, ‘represi hak hidup atas RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka)’, depan Balaikota, Jalan Tugu, Kota Malang, Jawa Timur (Jatim), Kamis (6/2/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, menagih janji Nawacita presiden untuk penyelesaian kasus HAM masa lalu kapan adili pelakunya. #Aksi Kamisan Malang.
Adili pelaku kekerasan seksual. Menolak lupa, hapus impunitas, 13 tahun Kamisan didiamkan dan tolak RUU Omnibus Law Cilaka.

Orasi Kevin mengatakan, setelah adanya RUU Ketenagakerjaan dan juga wacana penghapusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tentu saja Omnibus Law menjadi momok baru bagi rakyat, karena hampir dari setiap kebijakan dibentuk oleh mayoritas pengusaha.

“Kita tahu, jika Presiden Jokowi telah memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang mempermudah akses dalam investasi para pengusaha. Kecurigaan lainnya terlihat dari rencana penghapusan Amdal dan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) dari syarat sebuah proyek,” kata Kevin.

Selanjutnya orasi Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menuturkan, Omnibus Law mengkhawatirkan dihapuskannya unsur perlindungan hak-hak sipil.

“Selama 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah beberapa peraturan perundang-undangan yang sangat membuka izin investasi demi kepentingan korporasi,” tutur Isnur.

Menurut Isnur, hal tersebutlah yang semakin merugikan buruh dan semakin mengancam kedaulatan petani yang setiap saat akan tergusur diakibatkan pendirian usaha yang semakin massif dan belum lagi kalangan rentan lainnya seperti perempuan ataupun kaum difabel juga terancam.

“Pada kondisi kerja yang diciptakan dalam prioritas akumulasi modal dan juga orientasi investasi, akan membuat kesempatan kerja yang patriarkis dan tidak adil bagi kaum difabel,” tutur Isnur.

Isnur menyebutkan, ada beberapa kebijakan Presiden Joko Widodo selama kepemimpinannya tidak yang pro investasi sejauh ini.

“Kebijakan tersebut seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri. PP Nomor 78 tentang pengupahan, PP Nomor 142 tentang kawasan industri. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2015 tentang peningkatan daya saing industri kemandirian industri dan kepastian usaha. PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembangunan sarana dan prasarana industri. PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang kebijakan industri nasional 2015-2019. RUU Ketenagakerjaan 2019 dan RUU Omnibus Law cipta lapangan kerja,” sebut Isnur.

Lanjut Isnur, tindakan konstitusional harus dimaknai sebagai semua tindakan yang diperlukan, baik pendekatan hukum maupun politik untuk mendorong perubahan tata kuasa sekaligus membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang.

“Oleh karenanya, konstitusi tidak pernah bersifat diam, melainkan terus bergerak dalam pertarungan-pertarungan klaim dan subtansial mengenai bagaimana negara dapat didorong sebagai sarana kesejahteraan bagi semua warga termasuk buruh,” tambah Isnur. (Awin/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya