FSPMI Unjuk Rasa di Kemenkes Tolak Kenaikan Iuran BPJS

07 February 2020 14:02
FSPMI Unjuk Rasa di Kemenkes Tolak Kenaikan Iuran BPJS
Aksi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kantor BPJS Gedung Kemenkes, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. (Irvan Akmal/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Unjuk rasa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) diikuti sekitar 300 orang peserta aksi dipimpin Wakil Presiden FSPMI Iswan Abdulah di Kantor BPJS Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, tolak RUU Omnibus Law yang menyengsarakan buruh dan rakyat. Tolak kenaikan BPJS kesehatan, khususnya kelas 3. Tolak Omnibus Law, menghilangkan pesangon, menghilangkan upah minimum, jaminan sosial terancam hilang, menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha, lapangan pekerjaan tersedia diisi TKA (tenaga kerja asing) unskill, fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing dan buruh kontrak diperluas.

Konferensi pres Iswan Abdullah mengatakan, pada hari ini menuntut dua hal, ertama menolak kenaikan BPJS kesehatan, kedua menuntut kepada pemerintah agar mengembalikan iuran BPJS ke pemerintah.

“Kami menolak BPJS kesehatan akan menurunkan daya beli masyarakat, karena daya beli menurun, ini sebagai pemerasan kepada masyarakat, akan ada tambahan 20% pengeluaran masyarakat. Karena pemerintah harus sadar, bahwa BPJS kesehatan adalah wali amanah, pemerintah tidak boleh sewenang-wenang menaikan BPJS kesehatan, karena defisit bukan alasan,” kata Iswan.

Menurut dia, kalau iuran dinaikan 100%, maka akan berdampak perpindahan dari kelas 1 dan 2 ke kelas 3, kalau pemerintah terus menaikan iuran masyarakat akan gagal membayar iuran kepada pemerintah dan akan kerawanan sosial.

“Solusinya, pemerintah harus memperhatikan pekerja formal yang sampai hari ini ada 55,272 juta orang, berdasarkan data BPJS pada 2019 ada 32,6 orang beserta keluarga. Artinya, masih 37,2 belum terdaftar di BPJS Kesehatan, maka ada potensi penambahan akan menutupi defisit,” tutur Iswan.

Ia memastikan pelaksanaan Undang-Undang (UU) 36/2009 tentang kesehatan 5% dari APBN dan 10% dari APBD ini bisa meningkatkan dana BPJS.

“Selain itu, memobilisasi dana CSR (Corporate Social Responsibility), bisa digunakan untuk defisit dan mengalokasikan dana cukai rokok dialokasikan untuk dana BPJS serta revitalisasi BUMN produsen obat Damka mendapatkan obat murah,” ujar Iswan.

Sementara dalam orasi Iswan Abdullah menyampaikan, kami akan turun ke jalan jika pemerintah menindas rakyat, dan hari ini terbukti dengan menaikan iuran BPJS. Defisit adalah tanggungjawab negara sesuai UU Nomor 24/2011, bukan dibebankan kepada rakyat.

“Kami hanya mau ketemu minimal dengan Dirjen Kesehatan, karena ini menyangkut rakyat Indonesia. Kalau tidak ada niat baik kita akan hadir lebih banyak. Kenaikan ini sudah pastia akan menggerus kehidupan masyarakat, daya beli masyarakat. Kalau kita tidak lawan, akan banyak kebijakan yang ngawur untuk masyarakat. Kenaikan ini akan memiskinkan rakyat Indonesia,” papar Iswan.

11 orang perwakilan buruh dipimpin Iswan Abdulah diterima Biro Hukum Kemenkes, Purwanta, Prawito dan Doni.

Pernyataan Iswan Abdulah mengatakan, kenaikan iuran BPJS naik terus, aksi ini mempertegas dan kami berikan solusi terkait defisit anggaran BPJS.

“Himpitan hidup rakyat semaikin naik, pemerintah tidak merasakan kemiskinan tapi rakyat merasakan dan akan terjadi kegagalan pembayaran iuran BPJS,” kata Iswan.

Dirinya menolak kenaikan iuran BPJS, karena ini sudah pasti akan menurunkan daya beli masyarakat, akan terjadi migrasi perawatan di Rumah Sakit (RS) dari kelas 1, 2 ke kelas 3, akan berdampak turunnya daya beli masyarakat yang akan menimbulkan kerawanan sosial.

“Solusinya antara lain, memastikan para pekerja formal berdasarkan data BPS yang berjumlah 55,2 juta orang, memastikan pelaksanaan dana kesehatan sesuai UU 36/2009 tentang kesehatan 5% dari APBN dan 10% dari APBD, mengalokasikan penerimaan negara dari cukai rokok yang nilainya Rp125 triliun, mengoptimalisasikan dana CSR 3% dari keuntungan, dan revitalisasi BUMN produsen obat Damka mendapatkan obat murah,” urai Iswan.

Tanggapan Biro Hukum Kemenkes, Purwanta apresiasi kepada buruh yang memperjuangkan dan memihak rakyat dan sepakat BPJS ada UU-nya dan turunannya. Kalau sepakat dengan UU, kita luruskan, kenapa pemerintah menaikan iuran.

“Dalam UU ada Dewan (DPR RI) dengan tugasnya mengkaji di dalamnya ada unsur pemerintah pemberi pekerja,” ujar Purwanta.

Purwanta menjelaskan, Kemenkes melaksanakan pekerjaan karena ada tugas dari Dewan.

“Kami minta data dan kajian dari buruh untuk mempermudah kami di BPJS. Kami meminta maaf atas ketidakhadiran Bapak Menteri, tapi hasil pertemuan ini akan kami sampaikan ke Bapak Menteri,” demikian Purwanta. (Irvan/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya