Aliansi Mahakam Unjuk Rasa 100 Hari Kerja Jokowi-Ma’ruf

06 February 2020 13:59
Aliansi Mahakam Unjuk Rasa 100 Hari Kerja Jokowi-Ma’ruf
Aliansi Mahakam Unjuk Rasa 100 Hari Kerja Jokowi-Ma’ruf
.

SAMARINDA, TRANS89.COM – Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat (Mahakam) 100 hari kerja Jokowi-Ma’ruf, diiuti sekitar 80 orang peserta aksi dengan koordinator lapangan (Korlap) Are dan Faishal, berlangsung depan gerbang Universitas Mulawarman (Unmul) Jalan M Yamin, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (3/2/2020).

Tergabung elemen mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Kaltim-Kalimantana Utara (Kaltara), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kaltim-Kaltara, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kaltim-Kaltara, HMI Cabang Samarinda, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Samarinda, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Cabang Samarinda, Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia (FKMPI) Kota Samarinda, BEM Fisip Unmul Samarinda, BEM Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan Mahasiswa Kaltim Menggugat (Mahakam).

Orasi Are mengatakan, pada tanggal 20 Oktober 2019 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Indonesia periode 2019-2024.

“Akhir Januari tepat 100 hari kerja Jokowi-Ma’ruf yang menjadi penyangga kebijakan dalam 5 tahun kedepan. Jikalau awal pemerintahannya saja telah mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak terhadap rakyat, maka 5 tahun kedepan kita akan mendapatkan pemiskinan sistemik dari negara,” kata Are.

Menurut dia, begitu banyak kejadian yang bersifat kontroversi, mulai dari BPJS, pencabutan subsidi liquefied petroleum gas (LPG), perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Dalam visi misi Jokowi mengembangkan pendidikan yang unggul, namun bisa hukum belum yang dalam programnya tidak ada menunjang program itu, ang ada hanya membuat sistem pendidikan yang mahal dan menyiapkan para siswa untuk menjadi buruh,” tutur Are.

Ia menyebutkan, masalah perlindungan HAM kepada masyarakat tidak juga terealisasi, penggusuran dimana-mana, diskriminasi pun tak terelakan, hingga membuat regulasi yang tidak memihak kepada rakyat demi untuk memuluskan dan mengamankan investor asing.

“Ha litu dengan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang sama sekali merugikan masyarakat, karena proses pembuatan yang sangat tertutup bahkan tidak melibatkan dari pihak buruh,” sebut Are.

Dirinya menjelaskan, masalah yang ada bukan hanya di dalam negeri saja, tetapi terkait permasalahan internasional pun terjadi yang menyebabkan terganggunya kedaulatan negara.

“Konflik di Laut Natuna hingga kini belum ada sikap yang jelas oleh Menteri dan Jokowi sendiri yang berpotensi hilangnya hak-hak dari masyarakat wilayah pesisir dan perbatasan,” jelas Are.

Are mengungkapkan, investasi di Kaltim masuk di urutan ketiga se lndonesia setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur (Jatim), namun yang diberikan Provinsi Kaltim ternyata tidak berbanding lurus dengan yang didapatkan, sehingga membuat pengangguran pun marak terjadi, bahkan dengan gampangnya mengakomodir pekerja asing yang seyogyanya pemerintah dapat mensejahterakan rakyatnya.

“Atas hal tersebut, Aliansi Mahakam menuntut, tolak Omnibus Law Cilaka dan RUU yang merugikan rakyat, tolak kenaikan BPJS dan tingkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, berantas korupsi tanpa pandang bulu, tangkap dan adili seluruh pelanggar HAM, perkuat kedaulatan NKRI dan utamakan kesejahteraan rakyat, reforma agraria sejati, stop komersialisasi dalam dunia pendidikan, ubah haluan ekonomi dan laksanakan pasal 33 UUD 1945, libatkan rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan, hentikan represifitas terhadap gerakan rakyat, tangkap dan adili pelaku kekerasan seksual dan pemerintah pusat memberikan pemerataan ekonomi di Kaltim,” demikian Are. (Ole/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya