Warga Pemegang Surat Ijo Unjuk Rasa di Balaikota Surabaya, Ini Tuntutannya

04 February 2020 00:22
Warga Pemegang Surat Ijo Unjuk Rasa di Balaikota Surabaya, Ini Tuntutannya
Aksi perwakilan pemegang Surat Ijo warga Surabaya di kantor Balaikota, Jalan Taman Surya, Kota Surabaya, Jatim. (Awin D/Trans89.com)

SURABAYA, TRANS89.COM – Unjuk rasa perwakilan pemegang Surat Ijo warga Surabaya diikuti sekitar 40 orang peserta dipimpin Ketua Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS), Harijiono di kantor Balaikota, Jalan Taman Surya, Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Senin (3/2/2020).

Tuntutan massa aksi, Harijiono meminta agar Pemkot Surabaya melepas Tanah Ijo ke masyarakat, sebab Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak berhak memiliki.

“Pemkot tidak memiliki bukti yang sah dan pemegang Surat Ijin pemakaian Tanah (SIPT) atau di kenal dengan Surat Ijo yang merupakan Tanah Negara bukan aset Pemkot Surabaya,” ujar Hari.

Selanjutnya dilaksanakan mediasi diikuti 7 orang perwakilan massa aksi dengan Kepala Bidang (Kabid) Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan DPBT, Hotlan dan Kabid Pendataan Pemanfaatan Tanah DPBT, Achmad Eka Mardijanto didampingi Plt Kabid Penanganan Strategis Badan Kesbangpol Surabaya, Simanjuntak.

Harijiono mengatakan, ditemukan ada fundamental tentang pembentukan tanah, karena Undang-Undang (UU) belum muncul, sehingga masih melakukan aturan peralihan jual beli tanah di atas praja karena hak tanah dimiliki oleh pemerintah Belanda.

“Berkembangnya tahun, tanah Belanda dicabut dan digantikan nama tanah pemerintah berupa Surat Ijo, sehingga timbulah IPT yang menimbulkan persoalan yang tidak sesuai dengan hukum pertanahan,” kata Hari.

Menurut dia, saat ini bukan peraturan daerah (Perda) yang disalahkan, tetapi Pemkot salah dalam memasukkan atau mendata tanah-tanah non aset menjadi aset.

“Sehingga muncullah Perda dan kami perlu adanya pemisahan mana tanah aset, mana tanah yang bukan aset,” tutur Hari.

Ia menyebutkan, warga berharap Pemkot Surabaya mau membuat surat sebagai payung hukum ke Pengadilan untuk warga Surat Ijo yang bukan tanah aset, karena hanya Walikota yang dapat membuat.

“Rencananya 10.000 warga Surabaya akan menggugat Pemkot terkait Surat Ijo dan ini sebenarnya bukan harapan kami untuk menuntut Walikota,” sebut Hari.

Tanggapan dari Kabid Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan DPBT, Hotlan berharap agar permasalahan diselesaikan dengan baik, karena semua tanah sudah di inventarisasi.

“Terkait permintaan warga tentang Surat Ijo dari Kementerian Pertanahan saat ini masih menunggu surat untuk pertemuan selanjutnya,” papar Hotlan.

Hotlan mengungkapkan, Perda sudah dibuat sesuai kajian-kajian akademis dan sesuai dengan ranah konstitusional.

“Saat ini dari sisi hukum sudah disiapkan. Terkait mana tanah aset atau yang bukan, masih menunggu instruksi pertemuan dengan Menteri,” ungkap Hotlan. (Awin/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya