Aliansi Perempuan Polman Desak Pengesahan RUU PKS

03 February 2020 21:53
Aliansi Perempuan Polman Desak Pengesahan RUU PKS
Aksi Aliansi Perempuan Polman terkait RUU PKS yang belum ada kejelasan dari pemerintah, berlangsung di lapangan Pancasila dan DPRD di Jalan Andi Depu, Kabupaten Polman, Sulbar. (Acho Mappinawang/Trans89.com)

POLEWALI MANDAR, TRANS89.COM – Unjuk rasa Aliansi Perempuan Polman diikuti sekitar 20 orang peserta aksi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang belum ada kejelasan dari pemerintah, berlangsung di lapangan Pancasila dan DPRD di Jalan Andi Depu, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (3/2/2020).

Orasi Nur Lia Keccu mengatakan, diera milenial ini, marak terjadi fenomena kasus pelecehan seksual. Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya korban-korban pelecahan seksual yang mulai speak up.

“Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan atau perilaku yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Hal ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Namun pada umumnya yang banyak menjadi korban dari pelecehan seksual adalah perempuan,” kata Lia.

Menurut dia, walau demikian, korban dari pelecahan seksual bukan hanya perempuan, namun bisa juga laki-laki. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi secara fisik seperti mencolek ataupun memegang bagian tubuh tertentu, tetapi secara non fisik seperti kata-kata yang mengandung pelecehan, berkomentar negatif yang berbau seks, bisikan seksual ataupun gurauan porno dan masih banyak lagi juga termasuk ke dalam tindakan pelecehan seksual.

“Di Indonesia sendiri sebenarnya kasus pelecahan seksual seringkali terjadi, terutama di kalangan para remaja. Namun sayangnya, para korban dari kasus pelecahan seksual ini jarang sekali melapor kepada pihak yang berwajib. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pihak korban memiliki rasa ketakutan yang ditimbulkan oleh ancaman dari pelaku pelecahan seksual,” tutur Lia.

Ia menjelaskan, di sisi lain, bisa saja korban tidak melaporkan hal tersebut karena malu jika setelah melapor masalah yang sedang dialaminya dipublikasikan yang kemudian dikhawatirkan akan mendapat stigma negatif dari masyarakat.

“Kasus pelecahan seksual sering kali dianggap sebagai suatu hal yang remeh,” jelas Lia.

Dirinya menyebutkan Sulbar khususnya dewasa ini banyak terjadi kasus kekerasan dan pelecahan seksual.

“Di Tahun 2019, terjadi kasus pelecahan terhadap ibu menyusui di Campalagian, Polman, tidak berselang lama, terciut ke permukaan kasus yang pelecehan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP dan terakhir di tahun 2020, kasus kekerasan kembali terjadi di Mamasa yang dialami siswi SMP dan pelakunya adalah keluarganya sendiri,” sebut Lia.

Massa aksi selanjutnya menuju kantor DPRD Polman dan di terima Ketua Komisi I DPRD Polman, Agus Pranoto menyampaikan, berbicara terkait masalah RUU, ini adalah UU, kita harus tahu untuk menyusun lahirnya UU tentang PKS, dimana tentu di pusat juga merapatkan apa-apa saja yang akan dimasukkan dalam RUU itu.

“Pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan aturan apa saja yang harus kita sepakat untuk masuk ke dalam peraturan pemerintah,” papar Agus.

Kemudian Ketua Komisi III DPRD Polman, Andi Aliawanti Patayangi sangat mengapresiasi apa yang disuarakan perempuan hari ini ini.

“Mungkin juga saya bisa turun untuk bersuara agar tidak ada lagi yang akan dilecehkan, muda-mudahan ke depannya kita lebih bisa menyuarakan suara perempuan,” ujar Aliawanti.

Anggota Komisi I DPRD Polman, Samril menyatakan, apa yang di suarakan hari ini oleh adik-adik perempuan, kami Di DPRD sangat mendukun dan mengapresiasi.

“Memang banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan, namun ini terkadang terlambat di laporkan kepada pihak yang berwajib terkait masalah RUU PKS. Kami akan tetap mendukung agar cepat disahkan oleh pemerintah pusat,” ujar Samril.

Anggota Komisi I DPRD Polman, Rusnaedi mendukung penuh agar RUU PKS cepat di sahkan.

“Saat ini RUU PKS sementra digodok di DPR Pusat. Semoga dapat cepat diselesaikan dan disahkan. Tetapi kami tetap mendukung dan mengapresiasi apa yang adik-adik perjuangkan hari ini,” tutur Rusnaedi.

Tanggapan Nur Lia Keccu, meminta kepada DPRD agar aspirasi yang disamapaikan dapat disampaikan kepada pihak terkait.

“Kami meminta agar Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan dapat dihadirkan di DPRD agar dapat duduk bersama membahas aspirasi yang kami sampaikan,” pinta Lia. (Acho/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya