Terima Surat Tugas Dari DPP Hanura Untuk Pilkada Pasangkayu, Ini Kata Saal

31 January 2020 03:40
Terima Surat Tugas Dari DPP Hanura Untuk Pilkada Pasangkayu, Ini Kata Saal
Muhammad Saal (baju cokelat) disela-sela pengembalian formulir pendaftaran di Sekretariat DPD Partai Perindo Pasangkayu, Jalan Urip Sumoharjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Radit Anggara/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Pasangkayu, Muhammad Saal mengakui kalau dirinya telah menerima surat tugas bukan surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura.

“Surat yang saya terima dari DPP Hanura adalah surat tugas. Saya tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah surat rekomendasi,” ungkap Saal disela-sela pengembalian formulir pendaftaran di Sekretariat Dewan Pimpina Daerah (DPD) Partai Perindo Pasangkayu, Jalan Urip Sumoharjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (30/1/2020).

Ia menjelaskan, mengenai adanya isu yang berkembang bahwa surat tugas dari DPP Hanura ada dua, dirinya berpandangan bahwa tidak menutup kemungkinan memang ada dua surat tugas.

“Namun sepengetahuan saya, surat tugas dari DPP Partai Hanura hanya ada satu yakni surat tugas milik saya yang ditandatangani oleh Ferdinand yang telah diberi tugas oleh Omar Sapta Odang (OSO) selaku Ketua Umum (Ketum) Partai Hanura,” jelas Saal.

Surat tugas dari DPP Partai Hanura yang diterim Saal bernomor 19/TPP/DPP-HANURA/I/2020, ditandatangani Ketua Tim Pilkada Pusat (TPP) Partai Hanura, Ferdinand Nainggolan.

Dalam surat tugas tersebut memerintahkan kepada Muhammad Saal sebagai Calon Bupati (Cabup) Pasangkayu dari Partai Hanura, untuk melaksanakan konsolidasi pemenangan Pilkada 2020 dengan DPD dan DPC Partai Hanura di daerah pemilihan.

Kedua, menyiapkan koalisi partai pendukung untuk memenuhi syarat pendaftaran Cabup dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) pada Pilkada serentak tahun 2020 di KPU Kabupaten Pasangkayu sebagaimana peraturan Perundang-undangan.

Ketiga, segera melaporkan hasil survei terakhir dan koalisi partai politik (parpol) yang sudah diperoleh dari TPP dalam waktu 30 hari sejak surat ini diterbitkan.

Terakhir, menentukan pasangan calon (Paslon) kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2020. (Radit/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya